- Brutalitas polisi kembali memicu kemarahan publik.
- Seorang driver ojol tewas dilindas mobil polisi saat demo di Jakarta.
- Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan kekerasan oleh polisi terus berulang.
Suara.com - Tindakan brutal aparat kepolisian kembali memicu kemarahan publik.
Seorang driver ojek online (ojol) dilaporkan meninggal dunia setelah dilindas mobil polisi saat aksi demonstrasi di Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Video yang diunggah akun Instagram @reformasi.polri tertulis pesan bernada keras dan suara pernyataan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Aulia Rizal.
"Kekerasan demi kekerasan oleh kepolisian, terus berulang dan memakan korban. Saat ini kita menyaksikan seorang driver ojek online meninggal karena ulah polisi," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
"Kita tidak akan mungkin menunggu korban-korban berikutnya berjatuhan agar kepolisian berbenah. Reformasi total kepolisian sekarang juga!" tambahnya.
Kemarahan publik makin menguat dengan pernyataan tegas dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian.
Aulia Rizal, perwakilan dari sekretariat koalisi, menyampaikan kutukan keras terhadap aksi kepolisian yang disebutnya kejam dan tidak berperikemanusiaan.
“Kami mengutuk keras brutalitas kepolisian, sebuah tindakan kejam, tidak berperikemanusiaan yang dengan sengaja melindas dengan mobil seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia," tegas Aulia Rizal dalam video tersebut.
Dia menambahkan, pihaknya menganggap bahwa kepolisian telah gagal dan gagap dalam menghadapi aksi-aksi protes dan demonstrasi warga.
Baca Juga: Santunan Tak Cukup, Publik Desak Grab dan Gojek Beri Pendampingan Hukum untuk Keluarga Affan
"Mereka menggunakan pendekatan yang mengancam, membahayakan, dan melukai rakyat, bahkan menangkap ratusan pelajar dan warga dengan cara-cara represif,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kepolisian saat ini lebih menempatkan warga sebagai musuh ketimbang rakyat yang harus dilindungi.
“Jauh dari cara-cara humanis, kepolisian justru bertindak dengan pendekatan sangat militeristik, bukan seperti yang dicita-citakan pasca reformasi. Menghukum polisi pelaku kekerasan memang wajib, tapi itu tidak cukup," ungkap Aulia Rizal.
"Kepolisian harus direformasi total, dari sisi persenjataan, pendidikan ala militer, hingga pengawasan yang independen dan efektif. Bahkan, perlu dipertanyakan kembali esensi keberadaan Brimob dalam penanganan demonstrasi,” jelasnya.
Seruan reformasi total kepolisian pun menjadi sorotan di media sosial dan ruang publik.
Publik menuntut adanya perubahan mendasar agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Berita Terkait
-
Sampaikan Duka Mendalam, Prabowo Pastikan Pemerintah Jamin Kehidupan Keluarga Affan
-
Skandal Rantis Brimob Renggut Nyawa Driver Ojol, Publik Murka Atas Rekaman 'Tabrak Aja
-
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Rupiah Anjlok
-
Beredar Rekaman Video dari Dalam Mobil Rantis Brimob, Terdengar Perintah Tabrak Pendemo?
-
Setelah Sempat Dikepung Massa, Begini Situasi Terkini di Mako Brimob Kwitang
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran