- Akar demo adalah krisis kepercayaan publik akibat runtuhnya legitimasi fiskal.
- Pemerintah dinilai boros, sementara rakyat diminta taat pajak dan efisien.
- Pertumbuhan ekonomi dinilai timpang, kelas menengah rentan jatuh miskin.
Suara.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia mengungkapkan bahwa gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai wilayah pada 28 Agustus-30 Agustus 2025 berakar runtuhnya legitimasi fiskal.
Persoalan tersebut kemudian menyebabkan puncak ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
"Akar masalahnya adalah adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal," kata Deni Friawan, peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS, dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Kontradiksi Kebijakan
Deni menjelaskan, krisis kepercayaan ini dipicu oleh kontradiksi yang sangat terlihat antara narasi pemerintah dengan kebijakannya.
Sementara di satu sisi, pemerintah terus meminta masyarakat untuk taat membayar pajak dan menerima kebijakan efisiensi.
Namun, di sisi lain, publik justru disuguhkan dengan kebijakan yang bertolak belakang.
"Pemerintah tampak boros menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat dan anggota DPR," kata Deni.
Kontradiksi inilah yang menurutnya meruntuhkan pondasi utama legitimasi fiskal, yaitu kepercayaan publik.
Baca Juga: CSIS: Situasi Sekarang Mirip 1998, Ada Ketidakadilan dan Tekanan Ekonomi
Lebih jauh, Deni menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi-politik, pajak merupakan sebuah kontrak sosial antara rakyat dan negara.
Rakyat bersedia membayar pajak karena percaya akan ada timbal balik berupa pelayanan publik, stabilitas, dan keadilan.
"Sayangnya, rasa keadilan itu hari ini kian memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.
Selain krisis kepercayaan, faktor ketimpangan dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi pemicu lainnya.
Deni menyebut, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, distribusinya tidak merata.
"Di sisi lain, tingkat kemiskinan itu memang turun per persentasenya, tapi kita juga tahu bahwa kelas menengah juga turun," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April