- Gus Miftah berharap konflik internal PBNU bisa segera selesai dan kembali rukun.
- Ia ingin PBNU kembali fokus pada kemaslahatan umat, terutama korban bencana.
- Konflik dipicu permintaan Syuriyah agar Ketua Umum Gus Yahya mundur dari jabatannya.
Suara.com - Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, Miftah Maulana Habiburahman atau Gus Miftah, menanggapi konflik internal yang tengah terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebagai bagian dari warga Nahdliyin, ia berharap persoalan di tingkat elite tersebut dapat segera diselesaikan.
“Kami yang muda-muda ini tentunya berharap yang terbaik untuk PBNU, apa pun itu,” kata Miftah di Kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025) malam.
Miftah menyoroti bahwa saat ini GP Ansor dan elemen NU lainnya sedang fokus pada penanganan korban bencana di Sumatra. Oleh karena itu, ia berharap PBNU dapat kembali rukun agar organisasi bisa lebih fokus pada kemaslahatan umat, terutama di tengah situasi bencana yang luar biasa ini.
“Kerukunan ini menjadi hal yang mutlak. Kami hanya berharap mudah-mudahan segera kembali sebagaimana mestinya, sehingga lebih fokus lagi kepada masalah keumatan. Dengan begitu, keberadaan PBNU akan jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Konteks Konflik Internal PBNU
Konflik di tubuh PBNU memanas setelah Rapat Harian Syuriyah meminta Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk mundur dari jabatan Ketua Umum. Polemik semakin dalam dengan terbitnya Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan masa jabatan Gus Yahya berakhir secara otomatis pada 26 November 2025.
Situasi kian meruncing dengan adanya perombakan besar di jajaran Tanfidziyah, penolakan terhadap Surat Edaran Syuriyah yang dianggap cacat administratif, hingga pernyataan Rais Aam Miftachul Akhyar yang menegaskan kendali PBNU berada di tangan Syuriyah. Terbaru, Gus Yahya bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum jika dialog menemui jalan buntu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi