- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi total atas metode penyaluran bantuan logistik korban bencana di Sumatera.
- Penyaluran bantuan melalui helikopter yang dilempar dianggap tidak manusiawi dan berisiko merusak logistik.
- Puan Maharani menyatakan aspirasi penetapan Bencana Nasional telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Suara.com - Pemandangan bantuan logistik yang dijatuhkan begitu saja dari helikopter untuk para korban bencana di Sumatera menuai sorotan tajam. Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara dan meminta agar cara-cara penyaluran bantuan yang terkesan tidak manusiawi tersebut segera dievaluasi total.
Baginya, menjaga martabat para korban bencana sama pentingnya dengan kecepatan penyaluran bantuan itu sendiri.
Kritik ini dilontarkan Puan sebagai respons atas laporan dan video yang beredar, menunjukkan sulitnya medan di daerah-daerah terisolir akibat banjir dan longsor, khususnya di Aceh.
Kondisi ini memang memaksa tim penyelamat menggunakan jalur udara sebagai satu-satunya akses. Namun, teknis penyaluran dengan cara melemparkannya dari ketinggian dianggap mencederai rasa kemanusiaan dan berisiko merusak bantuan yang dikirim.
Berbicara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025), Puan Maharani mengakui kompleksitas masalah di lapangan. Ia memahami bahwa akses darat yang terputus total menjadi kendala utama.
Namun, ia menekankan bahwa kesulitan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk metode distribusi yang serampangan.
"Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara. Namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya," ujar Puan.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi risiko krusial dari metode tersebut. Bantuan yang dilempar bukan hanya soal kelayakan, tetapi juga soal efektivitas.
Ia khawatir, bantuan yang dikirim dengan susah payah justru menjadi sia-sia karena rusak saat mendarat atau tidak bisa dijangkau oleh para pengungsi yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
"Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban. Ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak," imbuhnya dengan nada tegas.
Selain menyoroti teknis penyaluran logistik, Puan juga tidak menghindar dari pertanyaan mengenai desakan publik agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional untuk musibah di Sumatera.
Menurutnya, aspirasi tersebut telah didengar dan menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah maupun DPR.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status sebesar itu memerlukan kalkulasi dan pertimbangan yang sangat matang dari pihak eksekutif.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah turun langsung untuk meninjau lokasi bencana, yang menunjukkan keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah pusat.
"Pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif," jelas Puan.
Puan memastikan bahwa DPR akan terus mengawal dan bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Komunikasi intensif terus dilakukan untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik bagi masyarakat yang kini tengah berjuang di tengah bencana.
"Antara pemerintah dan DPR insyaallah kita selalu berkomunikasi untuk bersinergi untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik dalam menuntaskan bencana ini,".
Berita Terkait
-
Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
-
Kemendagri Perkuat Koordinasi Pemda untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra
-
Akses Darat Mulai Normal, Bantuan Pangan Korban Banjir di Aceh Tamiang Dipercepat
-
Banjir Dahsyat Sumut, Benarkah Ulah Korporasi Raksasa Asing dan Astra di Baliknya?
-
Akui Kerusakan Lingkungan Bikin Parah Banjir Sumatera, Pemerintah Turunkan Tim Investigasi
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus