- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi total atas metode penyaluran bantuan logistik korban bencana di Sumatera.
- Penyaluran bantuan melalui helikopter yang dilempar dianggap tidak manusiawi dan berisiko merusak logistik.
- Puan Maharani menyatakan aspirasi penetapan Bencana Nasional telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Suara.com - Pemandangan bantuan logistik yang dijatuhkan begitu saja dari helikopter untuk para korban bencana di Sumatera menuai sorotan tajam. Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara dan meminta agar cara-cara penyaluran bantuan yang terkesan tidak manusiawi tersebut segera dievaluasi total.
Baginya, menjaga martabat para korban bencana sama pentingnya dengan kecepatan penyaluran bantuan itu sendiri.
Kritik ini dilontarkan Puan sebagai respons atas laporan dan video yang beredar, menunjukkan sulitnya medan di daerah-daerah terisolir akibat banjir dan longsor, khususnya di Aceh.
Kondisi ini memang memaksa tim penyelamat menggunakan jalur udara sebagai satu-satunya akses. Namun, teknis penyaluran dengan cara melemparkannya dari ketinggian dianggap mencederai rasa kemanusiaan dan berisiko merusak bantuan yang dikirim.
Berbicara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025), Puan Maharani mengakui kompleksitas masalah di lapangan. Ia memahami bahwa akses darat yang terputus total menjadi kendala utama.
Namun, ia menekankan bahwa kesulitan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk metode distribusi yang serampangan.
"Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara. Namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya," ujar Puan.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi risiko krusial dari metode tersebut. Bantuan yang dilempar bukan hanya soal kelayakan, tetapi juga soal efektivitas.
Ia khawatir, bantuan yang dikirim dengan susah payah justru menjadi sia-sia karena rusak saat mendarat atau tidak bisa dijangkau oleh para pengungsi yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
"Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban. Ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak," imbuhnya dengan nada tegas.
Selain menyoroti teknis penyaluran logistik, Puan juga tidak menghindar dari pertanyaan mengenai desakan publik agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional untuk musibah di Sumatera.
Menurutnya, aspirasi tersebut telah didengar dan menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah maupun DPR.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status sebesar itu memerlukan kalkulasi dan pertimbangan yang sangat matang dari pihak eksekutif.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah turun langsung untuk meninjau lokasi bencana, yang menunjukkan keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah pusat.
"Pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif," jelas Puan.
Berita Terkait
-
Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
-
Kemendagri Perkuat Koordinasi Pemda untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra
-
Akses Darat Mulai Normal, Bantuan Pangan Korban Banjir di Aceh Tamiang Dipercepat
-
Banjir Dahsyat Sumut, Benarkah Ulah Korporasi Raksasa Asing dan Astra di Baliknya?
-
Akui Kerusakan Lingkungan Bikin Parah Banjir Sumatera, Pemerintah Turunkan Tim Investigasi
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Bantuan untuk eks Pengguna Narkoba dan ODHIV Cair, Kemensos Ubah Skema Jadi Uang Tunai Segini!
-
Setelah Bangkai Anjing, Kini Giliran Alat Berat! Misteri Teror Beruntun Tim Relawan di Aceh Tamiang
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Terima Rp5,5 Miliar dari Perusahaan Keluarga
-
Spanyol Buka Suara: Amerika Serikat Tak Beri Peringatan Sekutu Sebelum Serang Iran
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali