- Akar demo adalah krisis kepercayaan publik akibat runtuhnya legitimasi fiskal.
- Pemerintah dinilai boros, sementara rakyat diminta taat pajak dan efisien.
- Pertumbuhan ekonomi dinilai timpang, kelas menengah rentan jatuh miskin.
Suara.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia mengungkapkan bahwa gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai wilayah pada 28 Agustus-30 Agustus 2025 berakar runtuhnya legitimasi fiskal.
Persoalan tersebut kemudian menyebabkan puncak ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
"Akar masalahnya adalah adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal," kata Deni Friawan, peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS, dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Kontradiksi Kebijakan
Deni menjelaskan, krisis kepercayaan ini dipicu oleh kontradiksi yang sangat terlihat antara narasi pemerintah dengan kebijakannya.
Sementara di satu sisi, pemerintah terus meminta masyarakat untuk taat membayar pajak dan menerima kebijakan efisiensi.
Namun, di sisi lain, publik justru disuguhkan dengan kebijakan yang bertolak belakang.
"Pemerintah tampak boros menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat dan anggota DPR," kata Deni.
Kontradiksi inilah yang menurutnya meruntuhkan pondasi utama legitimasi fiskal, yaitu kepercayaan publik.
Baca Juga: CSIS: Situasi Sekarang Mirip 1998, Ada Ketidakadilan dan Tekanan Ekonomi
Lebih jauh, Deni menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi-politik, pajak merupakan sebuah kontrak sosial antara rakyat dan negara.
Rakyat bersedia membayar pajak karena percaya akan ada timbal balik berupa pelayanan publik, stabilitas, dan keadilan.
"Sayangnya, rasa keadilan itu hari ini kian memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.
Selain krisis kepercayaan, faktor ketimpangan dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi pemicu lainnya.
Deni menyebut, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, distribusinya tidak merata.
"Di sisi lain, tingkat kemiskinan itu memang turun per persentasenya, tapi kita juga tahu bahwa kelas menengah juga turun," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah