-
Ratusan nelayan di Ketapang, Sampang, Madura, mengepung kapal survei milik Petronas Malaysia sebagai bentuk protes.
-
Mereka menilai aktivitas survei migas di area Sumur Barokah merusak jalur tangkap ikan dan tanpa kompensasi jelas.
-
Para nelayan, termasuk kaum ibu, menuntut penghentian survei hingga ada kesepakatan ganti rugi yang adil dan transparan.
Suara.com - Lautan di perairan Ketapang, Sampang, Madura, mendadak bergolak bukan karena badai, melainkan oleh amarah ratusan nelayan yang merasa sumber kehidupan mereka terancam.
Sebuah video yang viral di media sosial merekam momen dramatis ketika armada perahu kayu tradisional mengepung sebuah kapal survei raksasa milik perusahaan migas asal Malaysia, Petronas.
Pemandangan ini menjadi simbol perlawanan sengit masyarakat pesisir terhadap aktivitas industri yang dinilai mengabaikan nasib mereka.
Dalam rekaman video, puluhan hingga ratusan perahu nelayan terlihat mengelilingi kapal Petronas yang jauh lebih besar.
Dari dek kapal raksasa tersebut, para kru hanya bisa memandang lautan yang dipenuhi perahu-perahu kecil yang terus merapat.
Sementara itu, dari sisi nelayan, teriakan penolakan dan suara mesin perahu yang meraung-raung menciptakan suasana yang tegang di tengah birunya laut.
Bahkan diantara mereka diduga membawa sajam berjenis parang.
Aksi besar-besaran ini merupakan puncak kekecewaan para nelayan, termasuk para ibu nelayan dari pesisir pantura, terhadap kegiatan survei yang dilakukan Petronas di area Sumur Barokah.
Lokasi ini merupakan jalur vital bagi mereka untuk menangkap ikan, tempat di mana jala ditebar demi memastikan dapur tetap bisa mengepul.
Baca Juga: Target Ambisius KKP: Bangun 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Hingga 2026, Apa Dampaknya?
Aktivitas survei migas dianggap telah mengganggu dan merusak area tangkap mereka.
Menurut Winarno, seorang tokoh nelayan Ketapang, aksi ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya kejelasan mengenai kompensasi bagi para nelayan yang terdampak langsung.
"Kami menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan," tegas Winarno.
Tuntutan mereka sederhana namun fundamental, hentikan semua kegiatan survei sampai ada kesepakatan yang adil dan transparan mengenai ganti rugi.
Para nelayan tidak main-main dengan ancaman mereka. Mereka bersumpah akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
"Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang," ancam Winarno, menyuarakan tekad bulat komunitasnya.
Berita Terkait
-
Target Ambisius KKP: Bangun 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Hingga 2026, Apa Dampaknya?
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
-
Momentum Hari Maritim Dunia, Komunitas Pesisir Disasar Program CSR Berkelanjutan
-
Kemeriahan Pesta Nelayan Mamuju, Sulawesi Barat
-
Rezeki Nomplok! Detik-detik Nelayan Karawang Serbu Kontainer Mie Instan yang Jatuh ke Laut
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
Terkini
-
Hakim Tak Boleh Bisa Disogok, Prabowo Naikkan Gaji hingga 280 Persen Demi Kehormatan Peradilan
-
Biar Tak Cuma Jadi Wacana, Menperin Usul Mobil Nasional Masuk PSN
-
Siap Produksi Massal 3 Tahun Lagi, Prabowo Wajibkan Pejabat Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri
-
Bahlil Kenang Masa Kuliah Pernah Busung Lapar: Program Makan Bergizi Gratis Itu Mulia!
-
Modus Baru, Wanita Ini Berulang Kali Tipu Warung Beli Gas Pakai Modus Anak Tetangga
-
Bahlil Ajak Golkar Konsolidasi Total: Kalau Belum Bisa Solid, Jangan Bikin Gerakan Tambahan!
-
Setahun Prabowo Memimpin, Amnesty Internasional Soroti Kembalinya Wajah Militerisme di Pemerintahan
-
Eks Pejabat Pertamina Sebut jika Terminal OTM Setop Beroperasi, Distribusi Energi Terganggu
-
Eks Pejabat Pertamina Akui Tak Punya Bukti, Intervensi Riza Chalid Ternyata Cuma Asumsi
-
Studi Ungkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak Awal Tak Layak: Pelajaran Mahal untuk Indonesia