- Aksi Perempuan di DPR
- Tuntutan Utama untuk Presiden
- Akar Masalah Ekonomi dan Sosial
Suara.com - Gelombang protes di jantung ibu kota belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah serangkaian aksi massa yang dimotori oleh berbagai elemen masyarakat, kini giliran Aliansi Perempuan Indonesia yang mengumumkan rencana untuk "menggeruduk" Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari Rabu, 3 September 2025.
Diperkirakan sekitar 300 orang akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Fokus utama aksi ini adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan tindakan represif aparat terhadap para demonstran. Tuntutan ini menjadi respons atas eskalasi kekerasan yang terjadi dalam beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya.
"Kami berfokus menuntut Prabowo menghentikan kekerasan negara dengan segera menarik mundur TNI dan Polri," tegas perwakilan dari Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika, dalam pesan tertulisnya, dikutip Selasa (2/9/2025).
Mereka juga menuntut agar aparat keamanan menghentikan patroli yang menyasar kampus-kampus dan rumah warga, sebuah praktik yang dinilai mengintimidasi dan menciptakan iklim ketakutan.
Desakan ini muncul setelah insiden penembakan gas air mata ke dalam area Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung pada Senin, 1 September lalu.
Melalui poster demonstrasi yang telah disebar, aliansi ini secara vokal menyuarakan perlawanan mereka. Poster berlatar hitam dengan sentuhan ornamen merah muda itu menjadwalkan aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB.
"Prabowo hentikan kekerasan negara sekarang juga," demikian bunyi seruan utama yang terpampang dalam poster tersebut.
Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia tidak berhenti pada isu kekerasan aparat. Mereka juga menyoroti masalah tata kelola negara, dengan mendesak pemerintah untuk menyetop pemborosan uang rakyat yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat.
Baca Juga: Aksi Demo 3 September di Surabaya Batal, Pangdam Turun Tangan Usai Grahadi Membara
Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo untuk tidak mudah melabeli gerakan unjuk rasa sebagai aksi makar atau terorisme.
Perlindungan terhadap korban kekerasan dan para demonstran yang ditangkap juga menjadi salah satu poin krusial. Namun, akar dari semua persoalan ini, menurut mereka, adalah masalah ekonomi yang mendasar.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang lebih besar, dipicu oleh berbagai isu. Mulai dari protes terhadap tunjangan anggota DPR pada 25 Agustus, aksi buruh pada 28 Agustus, hingga demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh.
Tragedi tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob, menjadi titik didih yang menyulut kemarahan publik secara masif dan memperluas skala demonstrasi ke berbagai kota besar di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Aksi Demo 3 September di Surabaya Batal, Pangdam Turun Tangan Usai Grahadi Membara
-
Kondisi Depan Gedung DPR Sepi Demonstran, Deretan Mobil TNI Keliling Amankan Jalan
-
ASN di Makassar Tewas Setelah Selamatkan Banyak Nyawa dari Kebakaran
-
Bantah Geruduk dan Tembakkan Gas Air Mata di Unisba, Polda Jabar Klaim Penindakan Massa Anarko
-
Pulang Rayakan Ultah, Pemuda di Bandung salah Sasaran Polisi hingga Alami Luka Parah
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026