Patuhi Moratorium Kunker ke Luar Negeri, Pimpinan Komisi I DPR: Semua Kunjungan Dibatalkan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pihaknya bakal mematuhi adanya kebijakan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. 

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada lagi kunker ke luar negeri bagi seluruh anggota DPR. 

"Benar-benar nggak ada kunjungan ke luar negeri bagi seluruh Anggota DPR," ucap Dave di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025). 

Moratorium ini tak pelak membatalkan agenda Komisi I yang seharusnya sudah dijadwalkan.  

"Memang seharusnya ada beberapa sejumlah kunjungan yang sudah kita rencanakan akan tetapi ya karena keluar keputusan seperti itu ya kita tunda semua," katanya. 

Saat disinggung soal rencana kunker Komisi I DPR ke Berlin, Dave memastikan perjalan semua ditunda dan batal. 

"Pokoknya semua kunjungan kita batalkan," tegasnya. 

Namun, Dave Laksono mengingatkan agar moratorium ini tidak dijadikan permasalahan atau hambatan dalam menjalankan tugas pokok DPR. 

Ia menekankan pentingnya peran perwakilan kantor Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara asing di Indonesia. Yang paling utama, menurut Dave, adalah mendengar aspirasi rakyat. 

Baca Juga: Dinilai Lukai Hati Rakyat, PDIP Didesak Segera Copot Deddy Sitorus dari Anggota DPR

"Kita ini harus mendengar aspirasi rakyat, kalau memang aspirasi seperti apa, ya kita harus ikuti karena kita kan perwakilan daripada rakyat, kita di sini mewakili masyarakat jadi itu yang harus kita perjuangkan," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta bersama ketua umum parpol hingga Ketua DPR, MPR dan DPD. 

Rapat ini membahas situasi kerusuhan yang terjadi di Indonesia sejak Kamis hingga Sabtu (30/8/2025). 

Prabowo mengatakan, hasil rapat ini, disepakati DPR akan mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Mulai dari masalah tunjangan yang berlebih hingga kunjungan ke luar negeri. 

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025).