- DPR semakin jauh dari rakyat sebagai bosnya dan malah jadi tukang stempel pemerintah.
- Akibat koalisi gendut Prabowo.
- DPR didominasi kelompok elite.
Suara.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies atau CSIS, Edbert Gani menyebut bahwa unjuk rasa yang berlangsung sejak 28 Agustus 2025 salah satunya disebabkan oleh semakin jauhnya DPR dari rakyat
"Saya mau garis bawahi bahwa DPR fungsinya adalah merepresentasikan aspirasi masyarakat, tapi semakin menguat tendensinya untuk mendekatkan diri dengan eksekutif dalam beberapa periode terakhir," kata Edbert dalam media briefing CSIS, "Wake Up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita" di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya DPR yang seharusnya menjalankan fungsi check and balance, justru menjadi tukang stempel dalam berbagai kebijakan pemerintah.
"Seperti menjadi support system dari kekuasaan eksekutif. Nah ini sebenarnya adalah dampak yang kita lihat," kata Edbert.
Semakin dekatnya relasi antara pemerintah dengan DPR tak bisa dipisahkan dari koalisi gemuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hampir seluruh partai politok di DPR RI, merupakan partai pendukung pemerintahannya.
Bersamaan dengan semakin lengketnya relasinya dengan pemerintah, hubungan antara DPR yang merupakan wakil rakyat semakin renggang dengan masyarakat.
"Jadi jaraknya semakin besar antara aspirasi masyarakat dengan apa yang DPR lakukan," ujar Edbert.
Relasi DPR yang lengket dengan pemerintah, dan semakin berjarak rakyat menjadi persoalan struktural dalam demokrasi pemerintah saat ini.
"Nah ini sebenarnya ada gejala panjang dalam lembaga perwakilan kita dan juga partai politik kita sendiri dalam konteks struktur politik kita saat ini di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Jengkel, Prabowo Ungkap Para Perusuh di Aksi Demo DPR Dibiayai Koruptor
Persoalan ini pun semakin berkelindan dengan permasalahan institusi keterwakilan di DPR. Dalam beberapa studi, kata Edbert, komposisi anggota DPR didominasi oleh kalangan elite.
"Atau didominasi oleh mereka dengan latar belakang kelas atas Jadi tentu saja kalau ada yang melihat ini semacam ada disconnect kelas ya mungkin itu juga yang kita lihat saat ini," katanya.
Anggota DPR yang didominasi oleh para elit atau kalangan kelas atau membuat keterwakilan di parlemen menjadi semakin timbang.
Pada akhirnya persoalan struktural dan keterwakilan institusi itu menjadi penyebab terjadinya disconnect. Dampaknya aspirasi masyarakat tidak lagi diwakilkan oleh anggota DPR di parlemen.
Tag
Berita Terkait
-
Kekayaan 4 Artis yang Dinonaktifkan dari DPR RI, Siapa Punya Utang Terbanyak?
-
Abdel Achrian: Eko Patrio Anggap Enteng Kritik Publik
-
Terungkap Motif Penjarahan Rumah Uya Kuya
-
Meski Dinonaktifkan dari DPR, Posisi Adies Kadir Tetap Dipertahankan di Golkar, Apa Dalihnya?
-
Apakah Anggota DPR RI yang Dinonaktifkan Sama dengan Dipecat? Ini Penjelasannya
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
-
iQOO 15 Resmi Meluncur di Indonesia: HP Flagship Monster Pertama dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
Terkini
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Pakai Citra Satelit, Pemerintah Buru Terduga di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Evaluasi Bantuan Dilempar dari Heli, Panglima TNI Ubah Strategi Pakai Box CDS dan Payung Udara
-
Ngeri! Curah Hujan Jakarta Diprediksi Bakal Tembus 300 mm, Pramono: 200 Saja Pasti Sudah Banjir
-
Ketika Niat Baik Merusak Alam: Kisah di Balik Proyek Restorasi Mangrove yang Gagal
-
Heboh! Parkir di Polda Metro Jaya Berbayar, Ini Jawaban Resmi Polisi Soal Dasar Hukumnya
-
Waspada! Ratusan Pengungsi Banjir Sumatra Diserang Demam, Ini Biang Keroknya
-
Bos Maktour di Pusaran Korupsi Haji, KPK Ungkap Peran Ganda Fuad Hasan Masyhur
-
Pramono Anung Peringatkan Keras Lurah dan Camat: Tak Ada Toleransi untuk Pungli!
-
Alasan LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi