- Pramono tawarkan relokasi ke Blok M Hub bagi pedagang Plaza 2 District Blok M
- Kenaikan sewa yang dipatok koperasi di District Blok M tidak masuk akal
- Pramono larang pengelola cari keuntungan dengan naikkan tarif sewa sewenang-wenang.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menawarkan relokasi ke Blok M Hub bagi pedagang Plaza 2 District Blok M yang angkat kaki akibat kenaikan tarif sewa tak wajar.
Pramono bahkan menggratiskan biaya sewa dua bulan pertama agar pedagang mau pindah ke lokasi baru itu.
Ia menilai kenaikan sewa yang dipatok koperasi di District Blok M tidak masuk akal dan memberatkan pedagang kecil.
Karena itu, Pramono memberikan opsi pindah ke Blok M Hub yang dikelola PT MRT Jakarta (Perseroda) sehingga tarif lebih terkontrol.
"Karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memindahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan kami berikan kebebasan. Free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini," kata Pramono di Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Pramono menetapkan setelah masa gratis berakhir, pedagang akan membayar sewa Rp100.000 per meter persegi per bulan ditambah biaya servis Rp100.000.
Dengan skema itu, Pramono menghitung pedagang yang menyewa kios 9 meter persegi harus membayar Rp1,8 juta per bulan.
Pramono menyampaikan tawaran tersebut setelah meninjau langsung District Blok M.
Saat itu, Pramono menemukan banyak kios sudah ditutup karena pedagang tidak sanggup menanggung tarif sewa.
Baca Juga: Pedagang Plaza 2 Blok M Menjerit, Gubernur DKI Ancam Putus Kontrak Koperasi Nakal!
"Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini, segera bisa teratasi. Karena saya tahu, Blok M ini kan sekarang menjadi hub baru bagi Jakarta. Maka, begitu viral, saya hari ini sudah di sini. Karena saya tidak mau ini berkepanjangan, ini segera harus diselesaikan," jelas Pramono.
Pramono menegaskan Pemprov DKI akan memprioritaskan pelaku UMKM dalam penyelesaian masalah ini.
Pramono juga melarang pengelola mencari keuntungan dengan menaikkan tarif sewa secara sewenang-wenang.
"Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun kooperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri," tegas Pramono.
Pramono menilai pengelolaan kawasan harus berpihak pada pedagang kecil.
Apabila pola kerja sama saat ini justru merugikan, Pramono meminta PT MRT untuk mencabut kerja sama pengelolaan di District Blok M.
"Bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Ini kan ekonomi sedang menggeliat di Blok M, sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa, ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerja sama," pungkas Pramono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG
-
BPK Akan Proses Etik Pegawai yang Terseret Kasus Suap
-
Kapolda Riau Beri Nama Nona Seroja untuk Anak Gajah di Tesso Nilo, Apa Maknanya?