Presiden Perancis Terancam Dimakzulkan, Oposisi Janji Dukung Gaza dan Palestina

Suara.com - Prancis tengah dilanda gejolak politik yang semakin memanas. Pada Sabtu (6/9/2025), pemimpin partai kiri jauh France Unbowed (LFI), Jean-Luc Mélenchon, mengumumkan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Emmanuel Macron ke parlemen.

"Dia harus mundur," tegas Mélenchon dalam sebuah konferensi pers di Kota Lille, Prancis utara, seperti dilansir Anadolu Agency.

Pernyataan ini menunjukkan perlawanan keras dari kubu oposisi terhadap kepemimpinan Macron.

Di saat yang sama, ketegangan politik juga menyelimuti pemerintahan Perdana Menteri François Bayrou.

Mélenchon menyebut bahwa pemerintahan Bayrou kemungkinan besar akan jatuh dalam pemungutan suara mosi percaya yang dijadwalkan pada Senin mendatang. Menurutnya, hal ini akan menjadi "kemenangan rakyat."

Selain isu domestik, Mélenchon juga menyoroti situasi di Jalur Gaza. Ia berjanji, jika partainya berhasil berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan dikerahkan untuk mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ancaman Defisit Anggaran dan Protes Oposisi

Saat ini, Prancis menghadapi tantangan ekonomi serius. Perdana Menteri Bayrou sedang berupaya mendapatkan dukungan dari Majelis Nasional untuk kerangka anggaran 2026 yang mengusulkan penghematan sebesar hampir 44 miliar euro (sekitar Rp839,56 triliun).

Langkah ini diambil untuk mengatasi utang publik Prancis yang kini mencapai 113 persen dari PDB, salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa.

Baca Juga: Heboh Prabowo Disebut Ngebir saat Gala Dinner Bareng Macron, Istana: Itu Sari Apel

Bayrou telah memperingatkan bahwa negara berada "di ambang terlilit utang berlebihan" dan mendesak para anggota parlemen untuk memilih "tanggung jawab daripada kekacauan."

Namun, partai-partai oposisi dari berbagai spektrum politik, termasuk LFI, Partai Sosialis, dan sayap kanan jauh National Rally (RN), menyatakan penolakan mereka terhadap pemerintahan Bayrou.

Negosiasi anggaran memang menjadi sumber utama ketegangan politik di Prancis. Tahun lalu, kegagalan mencapai kesepakatan terkait anggaran 2025 menyebabkan jatuhnya pemerintahan Michel Barnier setelah partai kiri dan sayap kanan bersatu mendukung mosi tidak percaya.

Situasi serupa kini kembali terulang, dengan masa depan pemerintahan Bayrou yang berada di ujung tanduk.