Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, enggan memberikan penjelasan lugas terkait urgensi tunjangan perumahan puluhan juta rupiah yang diterimanya, terutama karena mayoritas anggota dewan sudah tinggal di Jakarta. Alih-alih menjawab, Ketua Komisi D ini justru hanya tertawa dan melempar pertanyaan kepada pimpinan dewan.
Saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (8/9/2025), Yuke ditanya mengenai penggunaan tunjangan yang besarannya mencapai Rp70,4 juta per bulan untuk anggota. Ia justru balik bertanya kepada wartawan.
"Namanya apa?" tanya Yuke.
"Tunjangan perumahan," jawab wartawan.
"He-he-he," balas Yuke sambil tertawa, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ketika kembali didesak mengenai anggota DPRD yang sudah memiliki tempat tinggal di Jakarta, ia kembali mengelak.
"Tanya pimpinan tuh," tuturnya.
Yuke juga mengaku tidak mengetahui perkembangan proses evaluasi tunjangan perumahan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh pimpinan dewan. Ia menegaskan bahwa fraksinya akan mengikuti apa pun keputusan pimpinan nantinya.
Tuntutan Mahasiswa: Pangkas Tunjangan Jumbo
Baca Juga: Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
Pada Kamis (4/9) pekan lalu, Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI, menuntut pemangkasan tunjangan perumahan yang dinilai tidak masuk akal.
Mahasiswa menyoroti fakta bahwa pimpinan DPRD DKI bisa menerima tunjangan hingga Rp78,8 juta per bulan, sementara anggota menerima Rp70,4 juta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR RI.
"Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," kata perwakilan aliansi, Muhammad Ihsan, saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD.
Ihsan menegaskan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, kebijakan tunjangan jumbo tersebut sangat tidak adil dan tidak mencerminkan empati.
"Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung