- Dharma Pongrekun mengkritik masa jabatan panjang Sri Mulyani sebagai Menkeu.
- Sistem pajak saat ini dinilai mencekik rakyat kecil.
- Pengelolaan keuangan yang salah dapat membuat Indonesia menjadi negara gagal.
Suara.com - Dharma Pongrekun membicarakan jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau biasa disingkat Menkeu saat berbincang dengan Arie Untung.
Dalam podcast yang tayang di YouTube CERITA UNTUNGS pada Sabtu, 6 September 2025, Dharma Pongrekun mempertanyakan Sri Mulyani yang terus menjabat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY dua periode, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dua periode dan di periode pertama Presiden Prabowo Subianto.
"Dulu (Sri Mulyani) sudah kabur, diselamatkan World Bank. Eh dipanggil lagi sama Presiden ke-7," ujar Dharma Pongrekun.
Pada Senin, 8 September 2025, dua hari setelah bincang-bicang tersebut tayang, jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Seperti yang dikatakan Dharma Pongrekun, Sri Mulyani pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank pada 2010 dan kembali menjadi Menteri Keuangan pada 2016.
Menurut Dharma Pongrekun, jabatan Menteri Keuangan tak harus dipegang oleh sosok yang pintar.
"Kalau cuma majakin orang mah gampang, nggak usah sekolah. Nggak usah jadi menteri," tutur Dharma Pongrekun.
Baca Juga: Bukan Mundur, Bukan Dicopot: Alasan Sebenarnya Sri Mulyani Diganti Terungkap!
Yang terpenting menurut Dharma Pongrekun ialah Menteri Keuangan mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Dalam hal ini, Dharma Pongrekun menyinggung pajak yang seharusnya tidak ditarik dari rakyat kecil. Sebaliknya, mereka seharusnya menjadi penerima.
"Pajak bagian dari sistem tapi filosofinya adalah keadilan, transparansi, terjangkau, dan untuk memberdayakan rakyat," jelas Dharma Pongreku.
"Ibarat ini adalah zakat, dari orang kaya ke orang miskin. Kalau kembali ke masyarakat, nggak ada masalah," sambungnya.
Sayangnya keadilan dan transparansi pajak agaknya belum diberlakukan pemegang amanat di Indonesia.
Berita Terkait
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Gusur Orang Jokowi dan Menteri Bermasalah
-
Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet: Prabowo Tunjuk 5 Menteri Baru dan Bentuk Kementerian Haji
-
Istana Angkat Bicara soal Kekosongan Jabatan Menko Polhukam dan Menpora
-
Siapa Saja? Deretan Pemain Keturunan Indonesia yang Masuk Timnas Era Dito Ariotedjo
-
Prabowo Rombak Kabinet, Inikah Radical Break yang Diramal Rocky Gerung?
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru