- Dharma Pongrekun mengkritik masa jabatan panjang Sri Mulyani sebagai Menkeu.
- Sistem pajak saat ini dinilai mencekik rakyat kecil.
- Pengelolaan keuangan yang salah dapat membuat Indonesia menjadi negara gagal.
Suara.com - Dharma Pongrekun membicarakan jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau biasa disingkat Menkeu saat berbincang dengan Arie Untung.
Dalam podcast yang tayang di YouTube CERITA UNTUNGS pada Sabtu, 6 September 2025, Dharma Pongrekun mempertanyakan Sri Mulyani yang terus menjabat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY dua periode, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dua periode dan di periode pertama Presiden Prabowo Subianto.
"Dulu (Sri Mulyani) sudah kabur, diselamatkan World Bank. Eh dipanggil lagi sama Presiden ke-7," ujar Dharma Pongrekun.
Pada Senin, 8 September 2025, dua hari setelah bincang-bicang tersebut tayang, jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Seperti yang dikatakan Dharma Pongrekun, Sri Mulyani pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank pada 2010 dan kembali menjadi Menteri Keuangan pada 2016.
Menurut Dharma Pongrekun, jabatan Menteri Keuangan tak harus dipegang oleh sosok yang pintar.
"Kalau cuma majakin orang mah gampang, nggak usah sekolah. Nggak usah jadi menteri," tutur Dharma Pongrekun.
Baca Juga: Bukan Mundur, Bukan Dicopot: Alasan Sebenarnya Sri Mulyani Diganti Terungkap!
Yang terpenting menurut Dharma Pongrekun ialah Menteri Keuangan mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Dalam hal ini, Dharma Pongrekun menyinggung pajak yang seharusnya tidak ditarik dari rakyat kecil. Sebaliknya, mereka seharusnya menjadi penerima.
"Pajak bagian dari sistem tapi filosofinya adalah keadilan, transparansi, terjangkau, dan untuk memberdayakan rakyat," jelas Dharma Pongreku.
"Ibarat ini adalah zakat, dari orang kaya ke orang miskin. Kalau kembali ke masyarakat, nggak ada masalah," sambungnya.
Sayangnya keadilan dan transparansi pajak agaknya belum diberlakukan pemegang amanat di Indonesia.
"Terjangkau ini apa? Pastikan rakyat sudah punya kemampuan bayar, baru lu minta," beber Dharma Pongrekun.
Sistem yang dibuat Sri Mulyani selama ini diibaratkan Dharma Pongrekun seperti 'Dajjal' lantaran malah mencekik rakyat kecil, bukan sebaliknya.
"Ini namanya sistem Dajjal. Udah tau nggak punya, dipaksa. Mencret bos. Mereka yang udah kelebihan, muntah," kata Dharma Pongrekun.
Sebagai contoh, Dharma Pongrekun menyinggung sejumlah pejabat justru pamer jam tangan yang harganya dapat memberi makan warga satu kampung.
Apabila keadaan seperti demikian terus dipertahankan, Dharma Pongrekun mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi negara yang gagal.
"Jadi bukan kita nggak kaya. Cuman mismanagement. Kalau tidak ditata dengan baik, kita menuju ke fail state (negara gagal)," pungkasnya.
Pernyataan Dharma Pongrekun yang dibagikan ulang akun Instagram @purefact.id menuai dukungan dari warganet.
Bahkan banyak yang menyayangkan Dharma Pongrekun tidak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.
"Nah ini baru bener. Bersyukur sudah diwakilkan," komentar akun @niputusriag***.
"Kapan Kita punya pemimpin seperti beliau gak silau jabatan gak silau harta, padahal jabatan beliau dulu tinggi tapi hidup tetap sederhana. Pemikirannya selalu membuat orang bisa mawas diri," puji akun @itung.sah***.
"Orang jakarta kenapa kemarin gak mau pilih Pak Dharma sih," sahut akun @willy.pau***.
"Warga DKI dikasih calon pak Dharma kmrin, malah milih yang di ketiak partai," balas akun @binsar_parningo***.
Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto pertama kali merubah susunan Kabinet Merah Putih sejak menjabat pada Oktober 2024.
Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga me-reshuffle Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Presiden Prabowo bahkan menambah Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinetnya.
Sebelumnya Sri Mulyani menjadi salah satu 'korban penjarahan' oleh demonstran setelah rumah dari beberapa anggota DPR RI.
Sri Mulyani belakangan ini bikin marah rakyat karena dirasa terus menaikkan pajak serta menyebut guru 'beban negara' kendati telah dibantah sebagai deepfake.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
Berita Terkait
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Gusur Orang Jokowi dan Menteri Bermasalah
-
Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet: Prabowo Tunjuk 5 Menteri Baru dan Bentuk Kementerian Haji
-
Istana Angkat Bicara soal Kekosongan Jabatan Menko Polhukam dan Menpora
-
Siapa Saja? Deretan Pemain Keturunan Indonesia yang Masuk Timnas Era Dito Ariotedjo
-
Prabowo Rombak Kabinet, Inikah Radical Break yang Diramal Rocky Gerung?
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Ijon Rp980 Juta untuk Kebutuhan Lebaran
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi