Akui Sri Mulyani Sosok Berintegritas, Mahfud MD Beber Penyebab Menkeu Diganti

Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut memberikan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mahfud menekankan bahwa integritas dan kompetensi Sri Mulyani tidak perlu diragukan, namun pergantian tetap merupakan hak prerogatif presiden. Dalam pernyataannya, Mahfud MD secara gamblang mengakui kualitas yang dimiliki Sri Mulyani.

"Ada pertimbangan tertentu seperti Sri Mulyani misalnya. Saya kira integritasnya oke tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. Kompetensinya oke, track record-nya oke, gitu," ujar Mahfud dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official.

Penilaian ini seolah menegaskan bahwa jika ada perubahan di pos Kementerian Keuangan, hal itu bukan didasari oleh isu integritas atau kinerja yang buruk.

Namun, Mahfud menambahkan bahwa keputusan untuk mengganti atau mempertahankan seorang menteri sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Tapi dia diganti ya gak apa-apa itu wewenang Pak Prabowo bisa mencetak kader baru selain Bu Sri Mulyani kan artinya Bu Sri Mulyani sudah sangat lama sekarang harus disiapkan kader-kader baru," jelasnya.

Perspektif ini membuka kemungkinan adanya regenerasi atau keinginan untuk memberikan kesempatan kepada talenta-talenta baru di kancah pemerintahan.

Selain itu, Mahfud MD juga menyinggung rumor yang beredar luas mengenai keinginan Sri Mulyani untuk mundur.

"Atau seperti yang kita dengarkan beberapa kali Bu Ani sudah minta untuk mundur katanya gitu. Gosip-gosip yang kita dengarkan gosipnya iya bahkan sehari pernah sampai dua kali katanya menyampaikan itu tapi jawabannya baru sekarang," ungkap Mahfud.

Baca Juga: Apakah Ada Agen CIA di Indonesia? Viral Tuduhan Diduga Anak Purbaya Yudhi Sadewa

Meskipun ia menyebutnya sebagai "gosip," informasi ini mengindikasikan bahwa potensi pergantian mungkin juga datang dari inisiatif Sri Mulyani sendiri yang sudah menjabat dalam waktu cukup lama.
Meskipun demikian, Mahfud kembali menegaskan prinsipnya terkait hal ini.

"Tidak apa-apa itu wewenang presiden sebenarnya kita tidak berhaklah untuk mencampur yang penting Presiden mendengar dulu itu sebagai quick win gitu," pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan posisi bahwa masyarakat atau pihak lain tidak memiliki hak untuk mengintervensi keputusan presiden terkait pemilihan menterinya, selama prosesnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Mahfud berharap keputusan apapun yang diambil dapat menjadi "quick win" bagi pemerintahan baru, menunjukkan langkah awal yang positif.