Soal Budi Gunawan Kena Reshuffle, Politisi PDIP: Itu Hak Prerogatif Presiden, Harus Dihormati

Suara.com - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menanggapi santai reshuffle kabinet yang menyeret nama Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan (Polkam).

Ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan harus dihormati.

"Lah iya sudah. Itu prerogatif presiden," kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ia menambahkan bahwa PDIP tidak memiliki pandangan khusus terkait hal tersebut karena itu adalah domain penuh presiden.

"Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif presiden harus kita hormati," tegasnya.

Meskipun Budi Gunawan dikenal memiliki kedekatan personal dengan PDIP, Aria Bima menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh pada posisi partai secara kelembagaan.

"Ya, secara personal ya, tapi organisasi kan Ibu sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa PDIP akan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, namun dengan posisi politik yang jelas berada di luar lingkaran eksekutif.

"Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif," jelasnya.

Baca Juga: Budi Arie Masih Pede Tak Dicopot Beberapa Jam Sebelum Pengumuman, Denny Siregar Ngakak

Lebih lanjut, Aria Bima menyampaikan rasa hormat PDIP terhadap kompetensi Budi Gunawan sebagai seorang tokoh.

"Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau," ungkapnya.

Namun, ia kembali menekankan bahwa urusan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo. Itu saja," pungkasnya.