Geger Nepal: Gaya Hidup Mewah Pejabat Bikin Rakyat Marah, Rumah Menteri dan Presiden Dibakar

Suara.com - Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gejolak kerusuhan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

Keputusan ini diambil saat kemarahan publik memuncak, dipicu oleh kematian 19 demonstran anti-korupsi dalam bentrokan dengan polisi pada Senin awal pekan ini.

Situasi semakin memanas pada Selasa, di mana ribuan massa membakar gedung parlemen di ibu kota Kathmandu, yang mengirimkan kepulan asap hitam tebal ke langit.

Bangunan-bangunan pemerintah dan rumah para pemimpin politik di seluruh negeri juga menjadi sasaran serangan. Tiga korban jiwa tambahan dilaporkan pada hari yang sama.

Di tengah kekacauan, pejabat penjara melaporkan sekitar 900 narapidana berhasil melarikan diri dari dua penjara di wilayah barat Nepal.

Protes yang Berawal dari Pembatasan Media Sosial 

Awalnya, demonstrasi dipicu oleh larangan pemerintah terhadap beberapa platform media sosial yang diberlakukan sejak 28 Agustus.

Meskipun larangan tersebut dicabut pada Senin, protes sudah berkembang menjadi gerakan massa yang tak terbendung, menargetkan para elit politik.

Beberapa akun mengaitkan aksi ini dengan demo di Indonesia yang juga ekspresi dari kekecewaan publik terhadap gaji mewah dan gaya hidup pejabat, sementara rakyat kesulitan ekonomi.

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPR: Ultimatum 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema!

Kepala Angkatan Darat Nepal mengeluarkan pernyataan yang menuduh para demonstran memanfaatkan krisis saat ini untuk merusak, menjarah, dan membakar properti publik maupun swasta.

Militer menyatakan, jika kerusuhan terus berlanjut, "semua institusi keamanan, termasuk Angkatan Darat Nepal, berkomitmen untuk mengendalikan situasi," terhitung mulai pukul 22.00 waktu setempat, tanpa menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan diambil.

Di dalam gedung parlemen, ratusan demonstran tampak merayakan dengan menari dan meneriakkan slogan di sekitar api di pintu masuk gedung.

Sebagian dari mereka memasuki gedung, memecahkan semua jendela, dan menyemprotkan grafiti serta pesan-pesan anti-pemerintah di bagian luar bangunan.

Seorang warga Kathmandu, Muna Shreshta (20), yang berada di antara kerumunan besar di luar gedung parlemen, mengungkapkan, dikutip via BBC.

Ia mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi isu lama, dan sekarang adalah "waktu yang tepat bagi negara kita, perdana menteri, dan siapa pun yang berkuasa untuk berubah, karena kita butuh perubahan." Ia berharap perubahan ini akan membawa sesuatu yang positif bagi masa depan Nepal.

Alasan Pengunduran Diri dan Situasi Politik Terkini

Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel, Perdana Menteri KP Sharma Oli (73) menyatakan bahwa ia mundur untuk "memfasilitasi solusi terhadap masalah ini dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi."

Pihak kepresidenan telah menerima pengunduran diri tersebut dan memulai "proses serta diskusi untuk mencari pemimpin baru."

Sementara Oli telah mundur, masih belum jelas siapa yang akan menggantikannya atau bagaimana situasi akan berkembang selanjutnya, mengingat belum ada sosok yang bertanggung jawab penuh atas situasi yang kacau ini.

Beberapa pemimpin, termasuk para menteri, dilaporkan telah mencari perlindungan di bawah pengamanan pasukan keamanan.

Gerakan protes ini tampak spontan dan tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisasi. Awalnya, ribuan anak muda mencoba menyerbu gedung parlemen pada Senin, dan sebagian besar korban tewas terjadi di sekitar gedung parlemen dan gedung-gedung pemerintah pada hari itu.

Protes terus berlanjut pada Selasa, di mana massa di Kathmandu membakar markas Partai Kongres Nepal, yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa, dan rumah pemimpinnya, Sher Bahadur Deuba. Rumah KP Oli yang juga pemimpin Partai Komunis juga menjadi sasaran amuk massa.

Meskipun larangan media sosial telah dicabut, dampaknya telanjur meluas. Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal menyatakan bahwa larangan itu dicabut setelah pertemuan darurat untuk "menanggapi tuntutan Gen Z."

Namun, di minggu-minggu sebelum larangan itu, kampanye "nepo kid" yang menyoroti gaya hidup mewah anak-anak politisi dan dugaan korupsi telah menjadi sorotan mancanegara.