Pusat Pemerintahan Nepal Resmi Kosong Usai Presiden dan Perdana Menteri Mundur

Suara.com - Ketidakstabilan politik di Nepal semakin memburuk. Pada 9 September 2025, Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel diserang oleh massa demonstran yang marah.

Dilaporkan oleh NDTV, video yang beredar di internet menunjukkan menteri berusia 65 tahun itu dikejar oleh ratusan orang di jalanan Kathmandu.

Seorang pemuda menendang menteri hingga ia kehilangan keseimbangan, menabrak tembok, dan terjatuh.

Menurut laporan dari "Khabarhub," selain Menteri Paudel, mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba dan istrinya juga menjadi korban serangan.

Massa juga dilaporkan berhasil memasuki wilayah kediaman presiden. Kejadian ini menunjukkan bahwa ketegangan politik dan sosial di Nepal terus meningkat.

Protes Meluas, Pemerintah Kosong

Gelombang protes massa yang mematikan ini telah berlangsung selama dua hari terakhir di Kathmandu. Awalnya, pemicu utama kerusuhan adalah pembatasan media sosial oleh pemerintah.

Sejak 4 September, layanan seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sempat diblokir karena dianggap tidak memenuhi persyaratan pendaftaran wajib di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Namun, masyarakat menilai, aksi ini buntut ketidakpuasan rakyat Nepal terhadap pemerintah. Di mana pejabat dan keluarganya kerap flexing atau pamer kemewahan, sementara rakyat tertekan karena ekonomi.

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPR: Ultimatum 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema!

Aksi ini sendiri, oleh beberapa akun media sosial Nepal, dikaitkan dengan demo yang ada di Indonesia beberapa saat lalu.

Aksi demo yang menuntut reformasi dan transparansi pemerintah serta DPR yang viral hingga mancanegara disebut memantik rakyat Nepal.

Menurut "The Himalayan Times," lebih dari 500 orang mengalami luka-luka akibat kerusuhan. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah terpaksa memberlakukan jam malam di sekitar parlemen dan alun-alun utama, tetapi langkah ini tidak berhasil meredam amarah rakyat.

Sebagai respons terhadap gelombang ketidakpuasan dan kekerasan yang meluas, empat menteri—yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sumber Daya Air—terpaksa mengundurkan diri. 

Belakangan, Presiden Nepal Ramchandra Paudel juga mengundurkan diri setelah sebelumnya memecat Perdana Menteri Sharma Oli.

Dengan demikian, saat ini pemimpin kekuasaan di Nepal kosong dan terancam di bawah kontrol darurat militer setempat.

Peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa sistem politik di Nepal mungkin akan mengalami perubahan serius. Ketidakpuasan rakyat yang berubah menjadi pemberontakan telah menempatkan pemerintah di bawah ujian berat.

Saat ini, fokus perhatian tertuju pada proses politik yang sepenuhnya diperbarui di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti negara ini.