Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau PHPU untuk Pilkada Provinsi Papua dan Kabupaten Barito Utara. Kedua perkara tersebut akan memasuki tahap pembuktian yang dijadwalkan pada Jumat, 12 September 2025.
Wakil Ketua MK Saldi Isra, saat membacakan putusan dalam sidang pleno di Gedung MK, Rabu (10/9/2025), menyatakan bahwa agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi atau ahli serta pengesahan alat bukti tambahan dari para pihak.
"Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi untuk semua pihak," ujar Saldi.
Sesuai ketentuan, pihak yang bersengketa dalam pilkada tingkat provinsi dapat menghadirkan maksimal enam saksi dan/atau ahli. Sementara untuk sengketa di tingkat kabupaten, jumlahnya dibatasi maksimal empat orang.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa sidang pembuktian lanjutan tersebut akan dimulai pada Jumat pukul 08.00 WIB.
"Namun, MK masih mempertimbangkan apakah sidang akan digelar secara luring di Gedung Mahkamah atau secara daring," kata Suhartoyo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!