Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau PHPU untuk Pilkada Provinsi Papua dan Kabupaten Barito Utara. Kedua perkara tersebut akan memasuki tahap pembuktian yang dijadwalkan pada Jumat, 12 September 2025.
Wakil Ketua MK Saldi Isra, saat membacakan putusan dalam sidang pleno di Gedung MK, Rabu (10/9/2025), menyatakan bahwa agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi atau ahli serta pengesahan alat bukti tambahan dari para pihak.
"Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi untuk semua pihak," ujar Saldi.
Sesuai ketentuan, pihak yang bersengketa dalam pilkada tingkat provinsi dapat menghadirkan maksimal enam saksi dan/atau ahli. Sementara untuk sengketa di tingkat kabupaten, jumlahnya dibatasi maksimal empat orang.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa sidang pembuktian lanjutan tersebut akan dimulai pada Jumat pukul 08.00 WIB.
"Namun, MK masih mempertimbangkan apakah sidang akan digelar secara luring di Gedung Mahkamah atau secara daring," kata Suhartoyo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji, Ngaku Jadi Korban Ibnu Mas'ud, Kok Bisa?
-
5 Buronan Kakap Sri Lanka Terciduk usai Ngumpet di Kebon Jeruk Jakbar, Kasus-kasusnya Ngeri!
-
Legislator PDIP Beri Sindiran ke Menkeu Purbaya: Dua Hari Jabat, Dua Hari Jadi Orang Paling Viral
-
Rekam Jejak Bishnu Prasad Paudel, Menteri Keuangan Nepal yang Ditelanjangi dan Diarak saat Demo