- Said Didu Minta Tak Menganggungkan Sri Mulyani
- Sebut Sebagai Menkeu sudah merekayasa keuangan negara
- Purbaya Diminta tak ulangi gaya menkeu sebelumnya
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu berpendapat bahwa penghentian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah hal yang tepat.
Said menilai bahwa Sri Mulyani selama ini sudah merekayasa semua sistem keuangan negara, hingga berbuntut hutang yang sangat tinggi.
“Penghentian Sri Mulyani itu menurut saya mengakhiri arogansi kebenaran terhadap Sri Mulyani. Dan kita harus tahu bahwa Sri Mulyani ini Menteri hanya dia Menteri Keuangan sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003,” ujar Said, dikutip dari youtube Hersubeno Point, Rabu (10/9/25).
“Dialah yang merekayasa semua sistem keuangan negara yang terjadi, sehingga terjadi kesalahan yang menyimpang sekarang, dengan hutang yang sangat tinggi, pajak yang sangat tinggi, dan lain-lain,” tambahnya.
Reshuffle ini menurut Said sekaligus menjadi momen menghilangkan mitos bahwa seakan – akan Sri Mulyani adalah kepercayaan dunia Internasioanl.
“ini juga menghilangkan mitos seakan – akan Sri Mulyani ini adalah kepercayaan dunia internasional,” ucapnya.
“Tidak juga, jangan terlalu mengagung – agungkan dia,” imbuhnya.
Menurut Said, hutang luar negeri yang kerap disebut – sebut oleh Sri Mulyani hanya dibesar – besarkan saja, sehingga membuat masyarakat resah.
“Kita tahu, utang luar negeri kita itu tidak banyak, tidak sampai 20%. Jadi tidak masalah sama sekali,” sebut Said.
Baca Juga: Gebrakan Menkeu Baru Salurkan Rp 200 T ke Bank Himbara, Apa Dampaknya?
Said sontak mengungkapkan bahwa Sri Mulyani tidak seharusnya disanjung karena kehebatannya.
Pasalnya menurut Said, Sri Mulyani salah satu orang penyebab kerusakan.
“Hilangkan mitos bahwa dia itu hebat. Bahwa dia penyebab kerusakan itu iya,” ucapnya.
Selama ini menurut Said Didu, Sri Mulyani sudah menyembunyikan semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan, sehingga tertutupi dengan rapi.
“Kita juga harus buka semua bagaimana permainan di dirjen Pajak, di Bea Cukai, harus dibuka semua,” ungkapnya.
“Karena selama ada dia (Sri Mulyani) maka semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan tertutupi. Saya ulangi, sejak 2003 Undang – Undang Keuangan Negara hanya 1 menteri keuangan yang merancang dan melaksanakan itu adalah Sri Mulyani. Dan seakan-akan benar semua,” sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Gak Kapok! Bupati Muara Enim Edison Kembali Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap BPK
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?