- Demo di Nepal membuat PM Nepal, KP Sharma Oli mengundurkan diri
- Sebelumnya ada PM yang dianggap lebih baik dengan kepeduliannya kepada rakyat
- Manmohan Adhikari yang datang dengan paham komunis bisa menyejahterakan rakyat namun hanya 9 bulan menjabat PM Nepal
Suara.com - Beberapa waktu lalu, gejolak politik Nepal kembali mencuri perhatian dunia.
Demonstrasi besar-besaran yang diinisiasi oleh generasi muda, atau yang dikenal sebagai Gen Z, mengguncang ibu kota Kathmandu, menuntut diakhirinya korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Puncaknya, Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa mengundurkan diri setelah protes yang awalnya dipicu oleh pemblokiran media sosial ini berujung pada kekerasan dan korban jiwa.
Insiden ini membuka kembali perdebatan tentang kualitas kepemimpinan di Nepal.
Lalu, siapakah sosok perdana menteri terbaik Nepal yang bisa menjadi cerminan kontras bagi era KP Sharma Oli?
Era KP Sharma Oli: Ketika Kemarahan Gen Z Meledak
Jabatan PM KP Sharma Oli, terutama dalam periode terakhirnya (2018-2021 dan sempat kembali 2024-2025), diwarnai oleh berbagai kontroversi.
Pemicu utama demonstrasi yang menggulingkannya pada September 2025 adalah langkah pemerintahannya memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, X, YouTube, Instagram, dan WhatsApp.
Kebijakan ini, yang diklaim untuk mengatasi misinformasi dan penipuan, justru dianggap sebagai upaya membungkam kebebasan berpendapat dan memicu kemarahan publik, terutama kaum muda yang sangat bergantung pada platform tersebut untuk komunikasi dan berekspresi.
Baca Juga: Krisis Nepal Membara! Parlemen Hangus, Pemerintah Jatuh, Militer Ambil Alih
Di balik pemblokiran medsos, terdapat bara api ketidakpuasan yang lebih dalam.
Tuduhan korupsi, nepotisme yang merajalela, dan gaya hidup mewah para politikus serta "Nepo Kids" mereka menjadi bahan bakar utama protes.
Skandal seperti penipuan visa yang melibatkan kementerian dalam negeri semakin mengikis kepercayaan publik.
Secara ekonomi, meskipun Oli mengklaim adanya pertumbuhan ekspor, Nepal menghadapi tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi, mencapai 20-22,7 persen serta kemiskinan ekstrem yang persisten, memaksa jutaan warga mencari pekerjaan di luar negeri.
Proyek-proyek pembangunan pun banyak yang macet atau tidak selesai.
Respon aparat keamanan di bawah kepemimpinan Oli menjadi sorotan tajam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
-
Kejagung Rampungkan Penggeledahan di Enam Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi MBG
-
Hadiri Perayaan Ulang Tahun Raja Charles III, Mendagri Tito Apresiasi Kemitraan Indonesia - Inggris
-
62 Dapur MBG di Kabupaten Tangerang Berhenti Beroperasi Sementara, Tunggu Pencairan Anggaran