Suara.com - Usai demo Nepal, kini negara tetangga India tersebut mengalami kekosongan kekuasaan setelah 'ditinggal mangkir' oleh Presiden dan Perdana Menteri yang kompak mundur.
Kedua pemimpin dan kepala negara tersebut masing-masing mundur usai masyarakat melancarkan demonstrasi besar-besaran menuntut beberapa poin yang membuat publik resah.
Salah satu keresahan masyarakat timbul setelah pemerintah melakukan pembatasan penggunaan 26 kanal media sosial seperti Facebook, X dan lainnya.
Kebijakan tersebut sangat kontroversial dan membuat masyarakat dibatasi kebebasan mereka sejak 4 September 2025.
Media menggambarkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu amarah rakyat Nepal yang menyuarakan kegeraman mereka.
Kendati demikian, penyebab demo Nepal tak hanya dipicu oleh satu faktor. Adapun pemicu amarah masyarakat Nepal yakni terbatasnya lapangan kerja, pengangguran, korupsi, kondisi politik tidak stabil, dan kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan.
Masyarakat akhirnya menuangkan tuntutan mereka agar pemerintah bisa memperbaiki kondisi negara di tengah tingginya korupsi dan carut marut politik.
Berikut beberapa tuntutan masyarakat pada demo Nepal yang buat para pejabat mengundurkan diri.
Rakyat Nepal ingin pemerintah turun
Mengutip beberapa kanal pemberitaan seperti Al Jazeera, NDTV, dan BBC, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
Baca Juga: Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
Al Jazeera melaporkan bahwa poin utama dari tuntutan demo Nepal adalah agar para pejabat mundur dari posisinya karena dinilai tak cakap memimpin negara hingga menimbulkan kekacauan.
Berikut beberapa poin tuntutan yang dirangkum dari beberapa kanal media lokal Nepal dan internasional:
1. Pemerintah harus mencabut larangan media sosial
Masyarakat menilai bahwa langkah pemerintah Nepal telah memblokir sejumlah platform media sosial populer seperti Facebook, X, dan YouTube adalah bentuk pembungkaman pendapat.
2. Adanya pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pemerintah untuk membersihkan tubuh negara dari politik kotor
Demonstran terutama kalangan Generasi Z, sangat marah terhadap korupsi yang merajalela dan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka. Diketahui bahwa keluarga pejabat kerap memamerkan kekayaan mereka hingga timbul istilah nepo baby, yakni anak-anak pejabat yang menyalahgunakan privilese mereka.
Berita Terkait
-
Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Protes Gen Z di Nepal: Refleksi Kritis tentang Empati dan Keadilan Sosial
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Terinspirasi Indonesia? 7 Fakta Demo Nepal Dipicu Pejabat Korupsi Gila-gilaan dan Doyan Flexing
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo
-
Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit
-
Tak Harus Jadi Peneliti: Bagaimana Citizen Science Ajak Warga Dokumentasikan Keanekaragaman Hayati?
-
Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR
-
Mendagri Usulkan Tambahan Anggaran Rp 6,27 Triliun, Pagu Kemendagri 2027 Jadi Rp 10,93 Triliun
-
Bereskan Dapur MBG, Mensesneg Targetkan Evaluasi Total Selesai Sebulan