3. Pemberlakuan reformasi sistem politik dan pemerintahan yang stabil
Amarah masyarakat juga berawal dari ketidakstabilan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka menilai bahwa kondisi politik di Nepal sudah tidak kondusif dan jauh dari kata transparan.
4. Pejabat dan aparat yang terlibat dalam represi dan kekerasan harus dihukum
Diketahui bahwa represi dari polisi sepanjang demonstrasi berlangsung mengakibatkan banyak korban jiwa. Beberapa laporan menyebutkan jumlah korban luka mencapai lebih dari 1.000 orang.
Informasi terbaru dari berbagai kanal juga mencatat ada 31 orang tewas, termasuk tiga narapidana yang tewas dalam bentrokan dengan petugas keamanan saat mencoba kabur dari penjara.
5. Penciptaan lapangan kerja terutama untuk kaum muda
Demonstran yang terdiri atas mayoritas kaum muda juga jenuh melihat lapangan pekerjaan yang tak kunjung dijanjikan. Angka pengangguran di Nepal menjadi 'bahan bakar' amarah publik lantaran pemerintah dinilai tak komitmen memberikan lapangan kerja.
Presiden dan Perdana Menteri mundur: Tak kuasa memenuhi tuntutan rakyat
Presiden Nepal Ram Chandra Poudel mengundurkan diri menyusul Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Keduanya urung sempat memenuhi kelima poin tuntutan masyarakat tersebut.
Baca Juga: Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
Istri KP Sharma Oli bahkan sempat tewas dalam demonstrasi usai rumahnya dibakar demonstran.
Adapun dalam surat pengunduran dirinya, Sharma Oli menyebut "mengingat situasi luar biasa yang sedang terjadi di negara ini, dan untuk memfasilitasi upaya lebih lanjut menuju solusi politik konstitusional dan penyelesaian masalah."
Oli juga menuding ada kelompok yang memiliki kepentingan yang memiliki tujuan tersembunyi dalam demonstrasi tersebut.
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Protes Gen Z di Nepal: Refleksi Kritis tentang Empati dan Keadilan Sosial
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Terinspirasi Indonesia? 7 Fakta Demo Nepal Dipicu Pejabat Korupsi Gila-gilaan dan Doyan Flexing
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Panglima TNI Minta Maaf atas Insiden Truk TNI Himpit Dua Polisi Hingga Tewas
-
Plot Twist Kasus Suami Lawan Jambret Jadi Tersangka: Sepakat Damai, Bentuknya Masih Abu-abu
-
Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Terus Menunjukkan Progres Positif
-
Disetujui Jadi Hakim MK, Adies Kadir Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Komisi III
-
Tito Pastikan Proses Belajar Mengajar di Tiga Provinsi Pascabencana Pulih 100 Persen
-
Periksa Enam Orang Saksi, Polisi Pastikan Reza Arap Ada di TKP saat Kematian Lula Lahfah
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
-
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini 8 Poin Kesimpulan Raker Bersama Kapolri
-
Irjen Umar Fana: Lewat KUHP Baru, Polri Tak Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana
-
Praswad Nugraha: Tak Boleh Ada Wilayah Kebal di Pemeriksaan Kasus Kuota Haji