Suara.com - Usai demo Nepal, kini negara tetangga India tersebut mengalami kekosongan kekuasaan setelah 'ditinggal mangkir' oleh Presiden dan Perdana Menteri yang kompak mundur.
Kedua pemimpin dan kepala negara tersebut masing-masing mundur usai masyarakat melancarkan demonstrasi besar-besaran menuntut beberapa poin yang membuat publik resah.
Salah satu keresahan masyarakat timbul setelah pemerintah melakukan pembatasan penggunaan 26 kanal media sosial seperti Facebook, X dan lainnya.
Kebijakan tersebut sangat kontroversial dan membuat masyarakat dibatasi kebebasan mereka sejak 4 September 2025.
Media menggambarkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu amarah rakyat Nepal yang menyuarakan kegeraman mereka.
Kendati demikian, penyebab demo Nepal tak hanya dipicu oleh satu faktor. Adapun pemicu amarah masyarakat Nepal yakni terbatasnya lapangan kerja, pengangguran, korupsi, kondisi politik tidak stabil, dan kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan.
Masyarakat akhirnya menuangkan tuntutan mereka agar pemerintah bisa memperbaiki kondisi negara di tengah tingginya korupsi dan carut marut politik.
Berikut beberapa tuntutan masyarakat pada demo Nepal yang buat para pejabat mengundurkan diri.
Rakyat Nepal ingin pemerintah turun
Mengutip beberapa kanal pemberitaan seperti Al Jazeera, NDTV, dan BBC, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
Baca Juga: Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
Al Jazeera melaporkan bahwa poin utama dari tuntutan demo Nepal adalah agar para pejabat mundur dari posisinya karena dinilai tak cakap memimpin negara hingga menimbulkan kekacauan.
Berikut beberapa poin tuntutan yang dirangkum dari beberapa kanal media lokal Nepal dan internasional:
1. Pemerintah harus mencabut larangan media sosial
Masyarakat menilai bahwa langkah pemerintah Nepal telah memblokir sejumlah platform media sosial populer seperti Facebook, X, dan YouTube adalah bentuk pembungkaman pendapat.
2. Adanya pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pemerintah untuk membersihkan tubuh negara dari politik kotor
Demonstran terutama kalangan Generasi Z, sangat marah terhadap korupsi yang merajalela dan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka. Diketahui bahwa keluarga pejabat kerap memamerkan kekayaan mereka hingga timbul istilah nepo baby, yakni anak-anak pejabat yang menyalahgunakan privilese mereka.
Berita Terkait
-
Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Protes Gen Z di Nepal: Refleksi Kritis tentang Empati dan Keadilan Sosial
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Terinspirasi Indonesia? 7 Fakta Demo Nepal Dipicu Pejabat Korupsi Gila-gilaan dan Doyan Flexing
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Ciliwung Meluap usai Hujan Deras, 20 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
Karen Agustiawan Sebut Pemerintah Lempar Tanggung Jawab ke Pertamina soal Sewa Tangki BBM
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangan Dicabut, Eks Dirut Pertamina Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM PT OPM
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan