Suara.com - Baca 10 detik
- Pramono memastikan kalau kasus campak di Jakarta tidak meningkat.
- Pemprov Jakarta telah melakukan upaya untuk mencegah penularan campak meluas.
- Kasus campak di Jakarta terpantau di dua wilayah, yakni Cilincing, Jakarta Utara dan Cengkareng, Jakarta Barat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan kalau kasus campak di Jakarta tidak meningkat, seperti yang terjadi di provinsi lain.
Pramono menyebutkan kalau kasus campak di Jakarta terpantau di dua wilayah, yakni Cilincing, Jakarta Utara, dan Cengkareng, Jakarta Barat.
Dari pantauan yang dilakukan, jumlah kasus campak di dua daerah itu juga relatif sama seperti tahun lalu.
“Jakarta saat ini hal yang berkaitan dengan campak sebenarnya tidak ada sesuatu peningkatan seperti yang terjadi di provinsi-provinsi lain. Sehingga dengan demikian untuk persoalan yang menyangkut campak di Jakarta ini benar-benar tidak seperti yang dikhawatirkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Dia menegaskan kalau Pemprov Jakarta telah melakukan upaya untuk mencegah penularan campak meluas, salah satunya dengan meningkatkan vaksin MR pada anak-anak.
Kendati begitu, Pramono menekankan kepada masyarakat juga harus waspada, terutama potensi penularan dari luar Jakarta.
“Kalau melihat sampai dengan hari ini memang yang terjadi campak yang kami khawatirkan kalau kemudian dari luar masuk ke Jakarta. Tetapi kalau per hari ini di Jakarta tidak ada peningkatan,” kata dia.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sebelumnya mencatat ada peningkatan jumlah kasus campak pada awal September 2025, yakni 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi.
Baca Juga: Dikritik Tak Turun Saat Rusuh, Gubernur Pramono: Saya Mantan Demonstran, Tak Mau Ambil Panggung
Kepala Dinkes DKI Ani Ruspitawati memastikan tidak ada korban jiwa akibat lonjakan kasus tersebut.
Peningkatan kasus campak itu terjadi juga dibeberapa provinsi lain sejak pertengahan Agustus lalu.
Kementerian Kesehatan mengonfirmasi adanya peningkatan kasus campak di Indonesia akibat turunnya cakupan imunisasi rutin lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
Kejadian Luar Biasa (KLB) campak kembali muncul, salah satunya di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Prima Yosephine, menyebutkan cakupan imunisasi rutin lengkap di Indonesia pernah mencapai 92 persen pada 2018, namun turun menjadi hanya 87,8 persen pada 2023.
Berita Terkait
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
DPR Bakal Panggil KKP Terkait Tanggul Beton di Cilincing yang Dikeluhkan Nelayan
-
Gubernur DKI Jakarta Beri Penjelasan Wacana Kenaikan Tarif Parkir Mobil dan Motor
-
Pramono Anung Ungkap Reaksi Spontan Pasca Ojol Affan Tewas Dilindas Rantis Brimob
-
Dikritik Tak Turun Saat Rusuh, Gubernur Pramono: Saya Mantan Demonstran, Tak Mau Ambil Panggung
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!