- Posisi Kapolri Listyo Sigit terancam akibat badai kemarahan di media sosial.
- Data INDEF: Ada 4.900 percakapan menuntut "Ganti Kapolri" pasca-kerusuhan.
- Polri menjadi institusi paling disorot dengan 190.200 percakapan negatif.
Suara.com - Posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini berada di ujung tanduk, bukan hanya karena desas-desus politik, tetapi juga karena badai kemarahan publik yang terekam secara masif di media sosial.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis analisis percakapan di media sosial 'X' dan TikTok pasca-kerusuhan akhir Agustus lalu.
Menggunakan Machine Learning AI, data menunjukkan tuntutan 'Ganti Kapolri' menjadi salah satu rekomendasi utama dari publik.
"Percakapan publik jumlahnya ribuan juga memberikan masukan dan rekomendasi, diantaranya: reformasi aparat sebanyak 8 ribu percakapan, sahkan UU Perampasan aset 6,4 ribu percakapan, ganti Kapolri 4,9 ribu percakapan, bebaskan massa aksi 2,3 percakapan," kata Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).
Listyo Sigit Jadi Sorotan Utama
Dari delapan tokoh yang menjadi pusat perhatian, Kapolri Listyo Sigit menempati posisi kedua yang paling dituntut pertanggungjawabannya, tepat di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Total ada 8.240 percakapan yang menyorotnya secara personal.
"Kapolri Listyo Sigit menjadi tokoh kedua paling disorot. Represifitas aparat yang memicu korban memunculkan gelombang kemarahan yang terarah dan spesifik. Tidak hanya menuntut keadilan, publik juga ingin akuntabilitas personal dari pucuk pimpinan kepolisian," kata Didik.
Polri Paling Disorot
Baca Juga: Masuk Bursa Calon Kapolri, Apa Jabatan Dedi Prasetyo sebelum Jadi Wakapolri?
Secara kelembagaan, Polri menjadi institusi yang paling banyak mendapat sorotan negatif, jauh melampaui lembaga lain.
Kemarahan publik ini dipicu oleh tindakan represif aparat di lapangan.
Data INDEF mencatat 190.200 percakapan terkait Polri, disusul DPR (63.000), TNI (40.900), dan Presiden (19.300).
Temuan data ini seolah menjadi fondasi bagi rumor yang beredar kencang bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat ke DPR mengenai pergantian Kapolri, sebuah langkah yang kini terlihat sebagai respons langsung atas tekanan publik yang masif.
Tantangan Kapolri Baru
Sementara itu, Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menjelaskan apabila terjadi pergantian pucuk pimpinan korps baju cokelat, maka Kapolri yang baru nantinya akan menghadapi tantangan berat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM