Presiden Trump Patok Rp1,6 Miliar untuk Biaya Visa Pekerja Khusus, Ini Alasannya

Suara.com - Pemerintahan Donald Trump mengatakan akan meminta perusahaan untuk membayar 100.000 dolar AS atau setara Rp1,65 miliar per tahun untuk visa pekerja H-1B.

Hal ini untuk mendorong beberapa perusahaan teknologi besar untuk memperingatkan pemegang visa agar tetap tinggal di AS atau segera kembali.

Langkah untuk merombak program visa H-1B merupakan upaya paling menonjol pemerintahannya sejauh ini untuk merombak visa kerja sementara.

Perubahan ini dapat memberikan pukulan telak bagi sektor teknologi yang sangat bergantung pada pekerja terampil dari India dan China.

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah memulai tindakan keras imigrasi yang luas, termasuk langkah-langkah untuk membatasi beberapa bentuk imigrasi legal.

"Jika Anda akan melatih seseorang, Anda akan melatih salah satu lulusan baru dari salah satu universitas hebat di negeri kita. Latihlah warga Amerika. Hentikan mendatangkan orang untuk mengambil pekerjaan kita,"kata Menteri Perdagangan Howard Lutnick seperti dikutip Reuters, Minggu (21/9/2025).

Keputusan pengenaan biaya yang selangit ini diprediksi akan memukul sektor industri teknologi di AS.

Karena biasanya sektor tersebutlah yang banyak mendatangkan pekerja dari luar negeri.

Jumlah pekerja asing di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di AS meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2019 menjadi hampir 2,5 juta.

Baca Juga: Gara-gara Ini, Harga Mobil Jepang dan Korsel Naik 15 Persen

Meskipun secara keseluruhan lapangan kerja di bidang STEM hanya meningkat 44,5% selama periode tersebut.

Kebijakan ini pun menuai kritik. Keputusan Trump ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pekerja AS sendiri, di mana bisa terjadi pemangkasan.

Padahal, melalui visa H-1B dapat mendatangkan pekerja berkeahlian tinggi yang penting untuk mengisi kesenjangan bakat dan menjaga daya saing perusahaan di AS.

Untuk itu, ancaman Trump untuk menindak visa H-1B telah menjadi titik api utama di industri teknologi, yang menyumbang jutaan dolar untuk kampanye kepresidenannya.

Apalagi, mereka menyarankan karyawan pemegang visa H-1B yang berada di luar AS untuk kembali sebelum tengah malam pada hari Sabtu (pukul 04.00 GMT pada hari Minggu), saat struktur biaya baru mulai berlaku.

"Pemegang visa H-1B yang saat ini berada di AS harus tetap berada di AS dan menghindari perjalanan internasional sampai pemerintah mengeluarkan panduan perjalanan yang jelas," demikian bunyi email yang dikirimkan kepada karyawan JPMorgan oleh Ogletree Deakins, perusahaan yang menangani aplikasi visa untuk bank investasi AS tersebut.