News / Nasional
Rabu, 24 September 2025 | 18:04 WIB
Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi Hari Tani Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan BSI Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). [Suara.com/Fakhri]
Baca 10 detik
  • Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat.
  • Perwakilan organisasi petani diterima perwakilan presiden di Istana.
  • Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan 6 poin tuntutan kepada pemerintah di Haru Tani Nasional.

Suara.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Tani Nasional pada Rabu (24/9/2025). Di tengah aksi, perwakilan mereka diterima oleh utusan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan menyampaikan enam tuntutan utama terkait reforma agraria.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menjelaskan bahwa pihaknya ditemui oleh perwakilan dari beberapa kementerian. Presiden Prabowo sendiri tidak dapat hadir karena sedang berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Sidang Umum PBB.

"Ya, tadi kita diterima oleh Wakil Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, dan Wamen Setneg. Mereka mengatakan... mewakili Presiden," ujar Henry.

Henry memastikan bahwa para utusan tersebut berjanji akan menindaklanjuti dan menyampaikan seluruh aspirasi petani langsung kepada Presiden Prabowo.

Enam Tuntutan Utama SPI

Dalam pertemuan tersebut, Henry Saragih menjabarkan enam poin utama yang menjadi tuntutan SPI:

  1. Selesaikan Konflik Agraria: Menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh serta menghentikan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani.
  2. Jadikan Lahan Perkebunan Objek Reforma Agraria: Memasukkan tanah-tanah perkebunan dan kehutanan sebagai objek reforma agraria sesuai amanat konstitusi.
  3. Kawal RUU Pro-Petani: Mengawal pembahasan RUU Kehutanan, RUU Koperasi, dan RUU Pangan, dengan catatan menolak revisi RUU Pangan jika justru memperkuat impor.
  4. Cabut UU Cipta Kerja: Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat, menyebabkan pengangguran, perampasan tanah, dan impor pangan yang masif.
  5. Bentuk Dewan Reforma Agraria Nasional: Membentuk sebuah dewan reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  6. Revisi Perpres Reforma Agraria: Merevisi Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria agar lebih berpihak pada petani.

Henry mengklaim bahwa usulan-usulan tersebut mendapat respons positif dan akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Load More