- Istana tolak moratorium, program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan
- Pemerintah janji evaluasi dan atasi masalah pelaksanaan MBG
- Presiden beri arahan BGN untuk cegah dan tangani kasus-kasus seperti keracunan
Suara.com - Istana buka suara mengenai desakan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), buntut banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan, Istana mendengarkan aspirasi publik perihal tersebut.
Menurutnya, perbaikan dilakukan seiring program MBG yang terus berjalan sehingga tidak perlu moratorium.
"Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah," kata Juri di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Juri menegaskan, program MBG saat ini masih terus berjalan. Adapun masalah-masalah yang terjadi sepanjang pelaksanaan akan segera dievaluasi.
"Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata pak presiden MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak," kata Juri.
Sementara itu, ditanya bagaimana pengawasan terhadap pelaksanan program MBG yang kerap ditemukam permasalahan serupa berulang kali, Juri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN)
"Ya di pihak BGN sudah diberi arahan dari pak presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin terjadi sehingga bisa segera diatasi," kata Juri.
Juri sekaligus menanggapi penetapan kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus ratusan keracunan MBG di Bandung Barat.
Baca Juga: Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
"Tentu saja semua hal yang terjadi baik menyangkut keracunan, atau mungkin. Ada isu lain yang tidak pas dalam penyelenggaraan MBG ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini," tutur Juri.
"Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasua itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini," ujarnya.
Berita Terkait
-
Geger 301 Siswa Bandung Barat Tumbang Keracunan Usai Makan MBG, Polisi Turun Tangan Selidiki
-
Ribuan Anak Jadi Korban, Pakar Ungkap Sejumlah Titik Kritis Penyebab Keracunan Massal MBG
-
MBG di Bandung Barat Dihentikan Sementara setelah Ratusan Siswa Keracunan
-
MBG Tembus 300 Triliun, Cukup untuk Biaya Kuliah Gratis Bagi 288 Ribu Sarjana
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun
-
Sidang Patok Ilegal, Hakim Cecar Saksi: Siapa Sebenarnya yang Tak Boleh Ada di Lokasi?
-
DPRD Dorong Pasar Jaya Bangun Hunian di Atas Pasar untuk Atasi Krisis Perumahan Jakarta
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan