-
Sufmi Dasco Ahmad prihatin atas insiden keracunan makanan dalam program MBG di sejumlah daerah.
-
Dari 8.000 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki sertifikat higienis, jadi perhatian serius DPR.
-
DPR minta BGN lakukan evaluasi menyeluruh dan aparat hukum turun tangan untuk mengusut dugaan kelalaian atau kesengajaan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden keracunan makanan yang diduga melibatkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi serius persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta Aparat Hukum diminta ikut aktif.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco menyoroti minimnya dapur MBGN yang memiliki sertifikat higienis. Dari sekitar 8.000 dapur yang terlibat dalam program tersebut, hanya 34 dapur yang bersertifikat higienis.
Ini menjadi perhatian serius mengingat standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kunci utama untuk mencegah insiden serupa.
Lebih lanjut, Dasco juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan.
Investigasi ini penting untuk membedakan secara jelas apakah insiden keracunan murni disebabkan oleh kelalaian, ataukah ada unsur kesengajaan yang mungkin terjadi.
"Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," tegas Dasco.
DPR memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi yang dianggap perlu agar program yang seharusnya bermanfaat ini dapat kembali berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Panggil Kepala BGN Jawa Barat Buntut Meningkatnya Kasus Keracunan MBG
"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG (BGN) untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
6 Fakta Skandal BEM FH UBK Mengaku Dapat Uang 'Pelicin' dalam Demo Mahasiswa
-
Gerindra Tepis Isu 'Mata-matai' Wapres Gibran: Yang Ada Adalah Perintah untuk...
-
Mencekam! Gempa Dahsyat M 7,1 Guncang Venezuela, Peringatan Berpotensi Tsunami Dikeluarkan
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Siap-siap Hujan di Wilayah Selatan dan Timur
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar