-
PPP perkuat dukungan untuk pemerintahan Prabowo saat ini.
-
Namun, PPP tak mau buru-buru putuskan soal Pilpres 2029.
-
Keputusan akhir soal 2029 akan dibahas di Muktamar.
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan manuver politik yang cerdas dalam merespons arahan Presiden Ketujuh Joko Widodo soal dukungan dua periode.
Sambil menegaskan loyalitas penuh pada pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, PPP mengunci rapat opsi mereka untuk Pilpres 2029, menyerahkannya pada keputusan internal partai.
Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, menyatakan bahwa mayoritas kader memang menginginkan dukungan terhadap Presiden Prabowo diperkuat.
"DPP dan sebagian besar juga teman-teman itu menginginkan agar dukungan kita terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto itu diperkuat. Termasuk juga di dalam forum Muktamar ini, aspirasi itu juga berkembang," kata Arwani di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Namun, ia menarik garis tegas antara dukungan saat ini dengan komitmen untuk kontestasi di masa depan.
Menurut Arwani, keputusan soal Pilpres 2029 merupakan kewenangan penuh dari peserta Muktamar (Muktamirin), bukan arahan dari luar.
"Ya, terkait dengan Presiden, terkait dengan Pilpres, kami belum bisa mendahului aspirasi yang berkembang di Muktamar ini," tegasnya.
Arwani memastikan bahwa Muktamar X akan menjadi forum terbuka untuk membahas konstelasi politik ke depan, menunjukkan bahwa partai tidak mau hanya ikut arus.
"Saya secara pribadi juga PPP dalam Muktamar kali ini terbuka untuk termasuk membahas bagaimana konstelasi Pilpres ke depan itu bisa dibahas lebih cepat. Tapi kami tidak bisa mendahului karena Muktamirin itu yang anu," tuturnya.
Baca Juga: Aturan Main Tak Biasa di Muktamar X PPP: Institusi Haram Intervensi, tapi Petinggi Boleh Jadi Timses
Sebelumnya, terkait Pemilihan Ketum PPP, Arwani menjamin tidak akan ada intervensi atau 'cawe-cawe' dari DPP dalam proses pemilihan ketua umum baru.
Namun, di balik jaminan netralitas institusi, ada sebuah plot twist, yakni petinggi partai secara individu diberi kebebasan penuh untuk menjadi tim sukses.
Arwani dengan tegas menepis kemungkinan adanya arahan kelembagaan untuk memenangkan calon tertentu.
"Cawe-cawe secara kelembagaan ya nggak mungkin ya, nggak," kata Arwani di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa secara personal, setiap anggota DPP bebas menentukan pilihan dan bahkan aktif mengampanyekan jagoannya.
"Kalau teman-teman DPP tentu bebas, mau jadi tim sukses bebas. Nyatanya juga banyak yang jadi tim sukses kan, saya aja mungkin yang enggak dipilih jadi tim sukses ini," ujar Arwani dengan nada berseloroh.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?