- Agus disebut terpilih secara sah dan aklamasi oleh mayoritas peserta yang tetap berada di arena muktamar.
- Di tengah berjalannya sidang tersebut kemudian muncul interupsi yang meminta pimpinan sidang ditentukan oleh muktamirin.
- Pimpinan sidang meminta kehadiran Plt. Ketum dengan melakukan komunikasi telepon oleh Waketum Musyafa sebanyak tiga kali, namun tidak mendapat respon.
Suara.com - Arena Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi panas, usai Muhamad Mardiono mengklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP.
Kini, Agus Suparmanto pun disebut juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP.
Kubu Agus Suparmanto, melalui Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyatakan Agus terpilih secara sah dan aklamasi oleh mayoritas peserta yang tetap berada di arena muktamar.
Qoyum menjelaskan kronologi yang terjadi. Awalnya menurut Qoyum, Sidang Paripurna I memang dibuka oleh salah satu panitia SC, Amir Uskara.
Di tengah berjalannya sidang tersebut kemudian muncul interupsi yang meminta pimpinan sidang ditentukan oleh muktamirin.
Namun Amir disebut menghiraukan dan tak memberikan kesempatan peserta Muktamar menyampaikan pendapatnya.
"Muktamirin mengungkapkan keberatan atas kepemimpinan sidang yang statusnya adalah ketua tim pemenangan salah satu calon ketua umum dan meminta sidang dipimpin oleh ketua SC dan sekretaris SC muktamar," kata Qoyum dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, dalam sidang itu Amir justru mengungkapkan kalimat menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta Muktamar.
Pernyataan tersebut, kata Qoyum mengundang perselisihan antar peserta sidang yang memicu kericuhan.
Baca Juga: PPP Pecah? Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Menang Aklamasi di Tengah Hujan Kursi
"Dengan kericuhan tersebut Pak Amir tidak bisa melanjutkan sidang dan seluruh pimpinan Sidang meninggalkan ruang sidang," katanya.
Dengan kekosongan pimpinan sidang, kata Qoyum, muktamirin menuntut sidang dilanjutkan oleh panitia SC Muktamar yang masih hadir dan pengurus PH DPP PPP, untuk melanjutkan sidang secara adil dan konstitusional, dengan mempertimbangkan pendapat para muktamirin.
"Pada saat yang sama ditengah dinamika yang ada, muktamirin mendaulat beberapa Panitia SC antara lain: Qoyum Abdul Jabbar, Komaruddin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfiyah, Chairunnisa, Ainul Yakin, Dahliah Umar dan KH. Musyafa’ Noer, didaulat muktamirin untuk memimpin sidang melanjutkan Sidang-sidang Muktamar," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub. Menurutnya, sidang dilanjutkan membahas Sidang Paripurna I terkait pembahasan jadwal acara, dan tatib muktamar dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Komarudin Taher.
Ia menyampaikan, Sidang Paripurna ke II terkait LPJ DPP PPP 2020-2025 dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Choirunisa.
Pada saat itu, kata dia, pimpinan sidang meminta kehadiran Plt. Ketua Umum dengan melakukan komunikasi telepon oleh Waketum Musyafa sebanyak tiga kali, namun tidak mendapat respon.
Akhirnya sidang tetap dilanjutkan dengan Paripurna ke III dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Ainul yakin tentang Pandangan Umum DPW-DPW.
"Semua DPW yang diwakili oleh 4 zona Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua menyampaikan menolak LPJ Plt Ketum Mardiono. Dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum tersebut Ketua DPW PPP se Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025," katanya.
Selanjutnya Sidang Paripurna IV dengan Ketua Sidang Rusman Yakub sendiri dan Sekretaris Ainul Yakin yang memutuskan pembahasan perubahan AD/ART khususnya terkait persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan.
Di sana muktamirin memutuskan perubahan Syarat Calon Ketua Umum dan pemberlakuan perubahan AD/ART saat ditetapkan.
"Sidang Paripurna V yaitu pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Ainul Yakin. Muktamirin menyepakati syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan perubahan AD/ART yang ditetapkan pada sidang Paripurna ke IV," ujarnya.
"Pada sidang pleno ke VI dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Dahliah Umar, pimpinan Sidang menerima pendafataran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat 1 Calon yang Bernama H. Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai. Pimpinan sidang menyampaikan kepada Muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan H. Agus Suparmanto. Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030," sambungnya.
Berita Terkait
-
Agus Suparmanto Ungkap Tantangan Terbesar PPP Usai Muktamar: Pulihkan Kepercayaan Umat
-
Ketum PPP Agus Suparmanto Tegas Akan Tindak Kader yang Abaikan Aspirasi Umat
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Mardiono Tinggalkan Arena Muktamar Usai Disoraki, Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Teror Cairan Kimia di Cempaka Putih: Saat Pelajar Jadi Korban Serangan Acak Teman Sebayanya
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor
-
Aksi Guru Madrasah di DPR: Soal PPPK, Tunjangan, dan Ketimpangan Sistem