DPR 'Sentil' BGN, Sebut MBG Berbahaya Lolos Distribusi karena SPPG Diisi Orang Tak Paham Gizi

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Irma, program gizi nasional terancam gagal jika SDM yang bertugas tidak memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai di bidang gizi, katering, pensuplai, distribusi, serta kesehatan.

Irma menyoroti pentingnya penempatan individu yang benar-benar ahli di SPPG.

"Harusnya di BGN itu SDM-nya adalah orang-orang yang paham. Yang paham dengan Gizi, yang paham dengan katering, pensuplayan, distribusi dan lain sebagainya. Dan juga paham tentang kesehatan," tegas Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Ia khawatir, jika yang ditempatkan adalah orang-orang yang tidak mengerti bagaimana menjalankan program, maka masalah seperti makanan basi atau tidak layak konsumsi akan terus terjadi.

Lebih lanjut, Irma mengungkapkan bahwa BGN mengontrak tiga SDM yang diposisikan di SPPG, yakni di bidang keuangan, kontrol, dan ahli gizi.

Ia menekankan bahwa jika ketiga SDM ini direkrut dengan benar dan difungsikan sesuai keahliannya, masalah kualitas makanan di SPPG seharusnya tidak muncul.

"Kalau tiga SDM ini difungsikan dengan benar, rekrutmennya benar, artinya memang dia ahli Gizi. Memang dia kontroler makanan di bidang makanan," kata dia.

"Saya kira makanan di SPPG yang tidak baik, yang mungkin tidak bisa didistribusikan, dalam arti kata ini mengandung sesuatu yang berbahaya, basi, dan lain sebagainya, itu nggak bakal keluar dari SPPG," jelasnya.

Baca Juga: Tidak Ada yang Ahli Gizi: Ini Latar Pendidikan Tiga Pimpinan BGN di Tengah Sorotan Kasus MBG

Menurut Irma, jika ada makanan yang terindikasi tidak layak, seharusnya bisa langsung ditarik dan SPPG bertanggung jawab untuk menggantinya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal tersebut tidak berjalan efektif.

"Ini yang nggak terjadi," kata Irma.

Ia mengaku sudah menyampaikan kritiknya secara langsung kepada BGN, termasuk saat berdiskusi dengan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.

Mengenai saran untuk menempatkan koki atau chef bersertifikat, Irma menilai hal tersebut akan sulit diterapkan mengingat banyaknya jumlah SPPG di seluruh Indonesia.

"Kalau chef, saya kira akan sulit ya, sekian banyak, sekian puluh ribu SPPG, kita kesulitan juga nantinya akan... chef," ujarnya.

Namun, ia mengusulkan alternatif yang lebih realistis, menempatkan individu yang pernah bekerja sebagai koki atau memiliki pengalaman di bidang katering, khususnya katering berskala besar.

"Tapi saya kira yang paling penting adalah dia bekerja, dia paham dan tahu atau koki yang pernah bekerja di katering. Tapi katering besar lho ya, bukan katering kecil, karena itu akan berbahaya juga," pungkasnya.