2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi dari perwakilan masyarakat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Audiensi ini membahas dugaan konflik lahan, perampasan tanah, serta kerusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.

Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari.

Sementara dari pihak masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan warga, termasuk dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, harus menjadi perhatian serius.

Ia bahkan menyoroti adanya kekerasan terhadap warga.

“Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane dalam audiensi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/25).

Bane juga mengkritisi pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat penegak hukum.

“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” katanya.

Baca Juga: Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah

Sementara itu, Donny Maryadi Oekon menyoroti laporan warga mengenai persoalan perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Gruti yang dinilai tidak jelas.

“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian Amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada Amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup,” jelasnya.

Mangitua Ambarita dari Sihaporas menyampaikan bahwa warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak tahun 2003, meski telah ratusan tahun mendiami tanah tersebut.

“Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.

Senada, Pangihutan Sijabat dari Dairi mengungkapkan keluhan terkait PT Gruti yang dituding merusak hutan dan menyebabkan warga kehilangan sumber air minum.

“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” harapnya.