- DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pasar Jaya bangun hunian di atas pasar.
- Solusi mengatasi krisis kebutuhan hunian layak di Ibu Kota.
- Perumda Pasar Jaya tengah merevitalisasi pasar agar menjadi simbol kota modern.
Suara.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pasar Jaya untuk memanfaatkan lahan-lahannya guna membangun hunian vertikal di atas pasar. Langkah ini dinilai sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis kebutuhan hunian layak di Ibu Kota sekaligus menjadi bagian dari program revitalisasi pasar.
Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, menegaskan bahwa Jakarta saat ini kekurangan 250 ribu hingga 300 ribu unit hunian layak.
"Jakarta kekurangan 250 ribu sampai 300 ribu unit hunian layak. Pasar Jaya punya aset strategis, jangan berhenti di atas kertas," tegas Pandapotan dalam diskusi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia menekankan bahwa skema pembiayaan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemerintah, melainkan harus mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga dan dana CSR. "Hunian di atas pasar akan memberi akses lebih mudah bagi masyarakat untuk tinggal di tengah kota," ujarnya.
Pasar Jaya: Lima Pasar Besar Akan Jadi Lokasi Hunian Terintegrasi
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyatakan bahwa pihaknya memang tengah mengembangkan konsep tersebut. Ia menyebut, proyek perdana di Rusun Pasar Rumput kini sudah terisi 85 persen, mayoritas oleh kalangan milenial, ASN, dan pekerja swasta.
Ke depan, Pasar Jaya berencana mengembangkan hunian terintegrasi di lima pasar besar lainnya.
"Ke depan, lima pasar besar seperti Pasar Minggu dan Senen akan jadi lokasi pengembangan hunian terintegrasi," tutur Agus.
Agus menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk merevitalisasi pasar agar menjadi simbol kota modern, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
Baca Juga: Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Diperketat
Sejak Agustus 2023, direksi Pasar Jaya telah memodernisasi 67 pasar melalui pengecatan ulang, perbaikan fasilitas dasar, serta digitalisasi. Saat ini, pembayaran nontunai sudah diterapkan di 57 pasar.
"Pasar rakyat harus hadir sebagai ruang ekonomi sekaligus simbol kota modern dan berdaya saing," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan
-
Tak Terima Hendak Ditinggal, Suami di Kebon Jeruk Jerat Leher Istri Pakai Tali Tas Hingga Tewas
-
Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi
-
Sidang Patok Tambang Memanas: Tanggal BAP 'Ajaib', Saksi Kebingungan Dikejar OC Kaligis!
-
Buntut Anggaran Tangsel Dikuliti Leony, Harga Jam Tangan Wali Kota Benyamin Davnie jadi Sorotan