KPK Soal Korupsi Hibah Jatim: Nama Khofifah, La Nyalla, dan Eks Mendes Terseret, Ini Peran Mereka

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membeberkan benang merah yang menghubungkan tiga nama besar dalam pusaran mega korupsi dana hibah di Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan mantan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) disebut memiliki keterkaitan dalam kasus yang telah menetapkan 21 tersangka baru.

KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap ketiganya diperlukan untuk menelusuri aliran dana haram yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD. Peran Gus Halim disorot karena jabatannya di legislatif Jatim sebelum menjadi menteri.

“Untuk mantan Menteri Desa, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut, sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir (pokok pikiran, red.) ini, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Sementara itu, nama La Nyalla Mattalitti terseret karena posisinya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. KPK menduga ada dana hibah yang dititipkan melalui berbagai dinas, termasuk yang berkaitan dengan KONI.

“Jadi, (dana hibah) ada yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Jadi, beberapa dinas itu dititipkan (dana hibah) makanya terhadap dinas-dinas tersebut kami memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” jelas Asep sebagaimana dilansir Antara.

Adapun keterkaitan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ditelusuri dari hulu, yakni asal-usul dana pokir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. KPK mendalami bagaimana proses penganggaran, pembagian, hingga persentase dana tersebut disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif dan bagaimana pembagiannya, persentasenya, dan lain-lainnya,” ujar Asep.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Setelah melakukan pengembangan, KPK akhirnya mengumumkan 21 tersangka baru yang terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.

Berikut adalah daftar 21 tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Jatim:

Baca Juga: Terima Rp 32 Miliar dari Korupsi Dana Hibah, KPK Sita 6 Aset Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi

A. Empat Tersangka Penerima Suap:

1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

B. 17 Tersangka Pemberi Suap:

1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)
8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).