Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membongkar jaringan penyuap dalam skandal korupsi dana hibah di Jawa Timur.

Empat orang, termasuk seorang anggota DPRD, kini resmi ditahan karena diduga menyuap mantan Ketua DPRD Jatim, Kunadi, untuk meloloskan proposal Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Para tersangka yang kini mengenakan rompi oranye tahanan KPK tersebut berasal dari berbagai latar belakang.

Mereka yakni, Anggota DPRD Jatim periode 2024–2029, yang juga pihak swasta dari Gresik, Hasanuddin; pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra; kepala desa dari Tulungagung, Sukar dan pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan.

Satu Mangkir, Empat Ditahan

Selain keempat orang tersebut, KPK sebenarnya juga memanggil satu tersangka lain, A Royyan (pihak swasta dari Tulungagung), namun ia tidak hadir.

"Untuk Tersangka AR, meminta penjadwalan ulang pemeriksaan penyidikan, karena kondisi kesehatannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, empat tersangka yang hadir langsung ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan.

“Terhadap empat tersangka lainnya, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 2 Oktober hingga 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK Merah Putih,” ujar Asep.

Baca Juga: KPK Sita Aset Senilai Rp9 Miliar di Jatim, Terkait Kasus Dana Hibah Pokmas

Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

Diketahui, Asep mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1–2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.

Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat, dengan setiap kelompok menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Asep mengungkap adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah Pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan fee sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.

“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Empat tersangka penerima suap antara lain AS (Anwar Sadad, eks wakil ketua DPRD Jatim); K (Kusnadi, eks Ketua DPRD Jatim); AI (Achmad Iskandar, wakil ketua DPRD Jatim); dan BW (Bagus Wahyudyono, staf sekwan).

Sisanya merupakan tersangka pemberi suap, yaitu sebagai berikut:

1. Moch Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)
2. Hasanuddin (swasta)
3. Mahhud (anggota DPRD)
4. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
5. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
6. Abd Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
7. Sukar (kepala desa)
8. RA Wahid Ruslan (swasta)
9. Ahmad Heriyadi (swasta)
10. Jodi Pradana Putra (swasta)
11. Ahmad Jailani (swasta)
12. Mashudi (swasta)
13. A Royan (swasta)
14. Wawan Kristiawan (swasta)
15. Ahmad Affandy (swasta)
16. M Fathullah (swasta)
17. Achmad Yahya M (guru)