-
JPPI mendesak BGN menghentikan semua dapur MBG karena korban keracunan terus bertambah, menembus 10.482 anak.
-
Penutupan sebagian SPPG dinilai tidak efektif, bahkan korban naik 1.833 anak dalam sepekan terakhir.
-
JPPI menilai masalah MBG bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional.
Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menghentikan seluruh operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah anak yang mengalami keracunan meski sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinonaktifkan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah BGN yang hanya menutup sebagian SPPG tidak efektif. Ia menyebut, selama dapur MBG masih beroperasi, potensi korban akan terus bertambah.
JPPI mencatat bahwa dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan masih naik sebanyak 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak/minggu.
Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Ubaid dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
JPPI menilai, akar masalah MBG tidak berhenti pada kasus keracunan semata, melainkan berakar dari lemahnya sistem pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” ujar Ubaid.
Selain lonjakan korban, JPPI mencatat sejumlah temuan mengkhawatirkan sepanjang sepekan terakhir:
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
1. Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).
2. Lima provinsi dengan korban terbanyak: Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).
3. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah, termasuk Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.
4. Intimidasi terhadap masyarakat dan jurnalis, di antaranya terjadi di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban.
5. Guru ikut menjadi korban keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
“Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati," kritiknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar