Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Sebut Anggaran KJP-KJMU Tetap Aman

Suara.com - Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun membuat Pemprov harus melakukan penyesuaian besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa program bantuan sosial untuk pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan terganggu sedikit pun.

“Hal yang berkaitan dengan KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-otik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (7/9/2025).

Pemprov DKI, lanjut Pramono, akan melakukan efisiensi di berbagai pos anggaran yang tidak bersifat mendesak.

Mulai dari pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan belanja makan-minum, hingga penundaan sejumlah proyek pembangunan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya.

“Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ucap Pramono.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi tersebut dilakukan menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke Jakarta dari Rp26 triliun menjadi hanya Rp11 triliun.

Pemotongan ini berdampak langsung pada turunnya proyeksi APBD DKI 2026 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap menjaga keberlanjutan program sosial dan pendidikan yang sudah menjadi andalan Pemprov DKI selama ini.

Baca Juga: Dana Hibah Jatim Rp2 Triliun Dikorupsi: KPK Periksa Kades dan Swasta!

“KJP dan KJMU adalah wujud kehadiran negara di tingkat daerah untuk menjamin akses pendidikan warga Jakarta. Itu tidak bisa dikorbankan,” ujarnya.

Selain melakukan efisiensi, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah langkah kreatif untuk menutup celah anggaran.

Pramono menyebut, salah satunya melalui strategi pembiayaan alternatif (creative financing) dengan melibatkan sektor swasta dalam proyek pembangunan strategis.

“Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan kreatif financing. Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, kerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya, tetap akan dilakukan,” jelasnya.

Pramono menilai, sinergi dengan sektor swasta bisa membantu pemerintah menjaga ritme pembangunan tanpa harus membebani APBD. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap bentuk kolaborasi agar publik bisa ikut mengawasi prosesnya.

Pemangkasan dana transfer ini, tambahnya, menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan anggaran yang lebih kecil, tantangannya tentu lebih besar. Tapi kami tetap berkomitmen menjaga program prioritas, terutama yang menyentuh langsung kehidupan warga Jakarta,” pungkasnya.