DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. Usai pertemuan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan dirinya dan seluruh Kepala Daerah yang hadir menolak rencana Menkeu Purbaya melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD).

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong," kata Muzakir di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dia mengatakan untuk Provinsi Aceh, TKD yang kena sunat mencapai 25 persen pada 2026. Dirinya pun berharap agar Menkeu Purbaya membatalkan rencana itu.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan hal yang sama. Dia bilang pemotongan ini berimbas makin sedikitnya belanja infastruktur yang dilakukan daerah.

Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).