Dasco Ungkap 4 Isu yang Dibahas Pertemuan Tertutup dengan Seskab dan Tiga Menteri Prabowo

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya buka suara mengenai isi rapat koordinasi antara pimpinan legislatif dengan sejumlah menteri kunci kabinet pada Rabu (8/10).

Dasco, Kamis (9/101/2025), menyebut pertemuan tertutup itu sebagai ajang sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral pemerintahan, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, juga menghadiri pertemuan itu.

Sementara dari pihak DPR, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dasco menggarisbawahi tujuan pertemuan tersebut adalah menyamakan persepsi dan bertukar informasi mengenai isu-isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

Ada empat hal penting yang menjadi pokok pembicaraan selama pertemuan.

"Kami berkoordinasi antara eksekutif dan legislatif. Isinya tukar menukar informasi soal situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain," kata Dasco.

Menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut digelar mendadak, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa koordinasi ini telah direncanakan jauh-jauh hari.

Baca Juga: Strategi Baru Tito Karnavian: 3 Wamendagri Diberi 'Kavling' Wilayah, dari Sumatera hingga Papua

"Sebenarnya, undangan pertemuan sudah dari 4 hari sebelumnya."

Sementara satu isu lain yang dibahas, Dasco secara spesifik menyebut satu topik yang belakangan menjadi polemik nasional: pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah alias TKD.

Kebijakan ini telah memicu gelombang protes dari para kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Dengan Menkeu Pak Pur, kami mendiskusikan dinamika terkini, soal transfer daerah juga kita bicarakan," kata Dasco.

Polemik TKD yang Mencekik Daerah

Pembahasan mengenai TKD dalam rapat ini bukanlah tanpa alasan.

Beberapa hari sebelumnya, puluhan gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk memprotes keras rencana pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

Para kepala daerah khawatir kebijakan ini akan berdampak serius terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan membayar gaji aparatur negara.

Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.

Ada kekhawatiran bahwa pemotongan ini dapat memicu stagnasi ekonomi di daerah.

Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki argumennya sendiri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan kebocoran anggaran.

Pemerintah menilai masih banyak dana transfer yang belum terserap optimal oleh pemerintah daerah.

Selain itu, keterbatasan ruang fiskal di tingkat pusat menjadi alasan lain mengapa langkah ini perlu diambil.

Purbaya juga sempat menjanjikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan dana dapat dikembalikan ke daerah jika kondisi ekonomi dan penerimaan pajak membaik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga angkat bicara, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran seperti ini bukanlah hal baru.

Menurutnya, langkah serupa pernah dilakukan saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu melakukan efisiensi anggaran.

Dengan latar belakang pro-kontra yang tajam ini, pertemuan antara pimpinan DPR dan para menteri menjadi sangat krusial.