Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Tak Panik Gegara Dana Transfer Dipotong, Harus Efisiensi Belanja!

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tidak panik menyikapi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Tito mengatakan, situasi ini harus dijawab dengan langkah efisiensi anggaran, bukan keluhan.

"Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi," kata Tito usai menghadiri Rakornas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025, di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Menurut Tito, banyak pemerintah daerah yang masih terlalu boros dalam pengeluaran birokrasi. Ia menyoroti anggaran besar yang sering dihabiskan untuk kegiatan rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan, hingga konsumsi.

"Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi," ucapnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap rupiah, kata Tito, mesti punya hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kebutuhan publik.

Ia juga mengingatkan agar pemda tidak bergantung sepenuhnya pada hibah atau bantuan dari pemerintah pusat. Namun begitu, ia meminta daerah tetap berhati-hati dalam mencari sumber pendapatan baru agar tidak membebani warga.

"Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil," ujar Tito.

Baca Juga: Akhmad Wiyagus jadi Wamendagri, Tito Karnavian Senang Punya 3 Wamen: Tugas Saya jadi Lebih Ringan

Salah satu cara yang disarankan adalah dengan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, terutama dari sektor restoran, hotel, dan tempat hiburan.

Menurutnya, potensi pendapatan daerah dari sektor ini masih cukup besar namun belum tergarap maksimal.

Tito mengakui bahwa pajak dari sektor-sektor tersebut memang sudah ada, tetapi belum seluruhnya terserap ke kas daerah.

Ia menyoroti adanya kebocoran pajak di berbagai wilayah yang menyebabkan potensi pendapatan daerah terbuang percuma.

“(Pajak dari) parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” pungkasnya.