Berkontribusi bagi Keamanan dan Kesejahteraan, BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Perdamaian

Suara.com - Lembaga jaminan sosial Indonesia, BPJS Kesehatan, menjadi sorotan internasional setelah masuk dalam daftar nominasi Nobel Peace Prize. Nominasi ini dinilai mencerminkan peran besar BPJS Kesehatan dalam memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam dialog daring bertajuk “BPJS Kesehatan and the Nobel Conversation”, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Gufron Mukti mengungkapkan bahwa nominasi ini merupakan pengakuan terhadap nilai gotong royong yang menjadi fondasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami tidak hanya membangun sistem kesehatan, tapi juga memperkuat nilai saling tolong-menolong. Dulu orang miskin takut jatuh sakit karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit, kini mereka terlindungi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu hanya satu dekade, Indonesia berhasil memperluas cakupan jaminan kesehatan hingga lebih dari 96 juta penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat dan lebih dari 37 juta peserta dari daerah.

“Capaian ini luar biasa, karena negara lain seperti Jerman membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai cakupan serupa,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Mike Hardy dari Coventry University menilai, kontribusi BPJS Kesehatan sejalan dengan tiga kriteria utama Nobel Perdamaian yang ditetapkan oleh Alfred Nobel: membangun persaudaraan antarbangsa, mengurangi ketergantungan pada kekuatan militer, dan mempromosikan perdamaian berkelanjutan.

“Sistem kesehatan nasional yang kuat adalah bentuk soft power, memperkuat keamanan manusia dan membangun kepercayaan antar warga. Itulah alasan BPJS Kesehatan layak dinominasikan,” tutur Prof. Hardy.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas pengakuan Nobel ke negara-negara di Asia dan Amerika Latin, bukan hanya Eropa dan Amerika Serikat.

“Sudah saatnya contoh baik dari negara seperti Indonesia diakui secara global,” ujarnya.

Baca Juga: Dana Kesehatan Jumbo! BPJS Kesehatan Kebagian Rp59 Triliun di 2026, Untuk Apa?

Menanggapi pertanyaan media, Prof. Gufron menyebut nominasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan sektor lain, termasuk asuransi komersial, guna memperluas perlindungan kesehatan. Ia juga berharap, nominasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan JKN.

“Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Dengan perhatian internasional ini, kami ingin memastikan sistem gotong royong terus hidup dan berkembang,” tutup Prof. Gufron. ***

Kontributor: Tantri A