Dugaan Mark-Up Gila-gilaan Proyek Warisan Jokowi: Biaya 3 Kali Lipat, Utang Rp2 Triliun Tiap Tahun

Faktanya, data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah masih mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk IKN mencapai Rp15,87 triliun. Secara total, negara telah menyuntikkan dana dari APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun, angka yang sangat kontras dengan janji awal pemerintah.

Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan benang kusut ini, bukan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

"Sekarang kita berharap Whoosh ini di backup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud.

"Agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," tambahnya.