- Pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3 atau kategori sedang dari nilai sempurna 5 poin.
- Skor tersebut tak terlepas dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai bidang.
- Riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling.
Suara.com - Lembaga survei IndoStrategi merilis hasil survei atau riset terbarunya soal hasil kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya, pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3 atau kategori sedang dari nilai sempurna 5 poin.
Dalam survei ini, IndoStrategi mengkategorikan tiga skor. Pertama, skor 0,00-200 kategori kinerja buruk; kedua skor 2,01-4,00 kategori kinerja sedang; dan ketiga skor 4,01-5,00 kategori kinerja baik.
"Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang atau 3,07," kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam paparannya di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, skor tersebut tak terlepas dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai bidang, seperti pada pemberantasan korupsi yang meraih nilai 3,50.
"Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang," katanya.
Kemudian di bidang stabilitas politik dan keamanan, pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3,16; demokrasi dan kebebasan mendapat skor 3,14; transparansi dan akuntabilitas pemerintahan meraib skor 3,12; investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional mendapat skor 3,09 dan stabilitas harga barang meraih skor 3,00.
Untuk diketahui, riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling.
Total terdapat 424 responden dari 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, hingga pengusaha.
Baca Juga: BGN Sajikan Nasi Goreng Telur Spesial HUT ke-74 Presiden Prabowo kepada Siswa
Selain wawancara langsung, riset ini juga melibatkan analisis terhadap sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi.
Berita Terkait
-
Kementerian ESDM Dapat Skor Kinerja Paling Rendah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Survei Satu Tahun Prabowo-Gibran: Kemdikdasmen di Peringkat Teratas, Tapi Nilainya Tidak Istimewa
-
Di Hari Spesial Prabowo ke-74, Ketua MPR Muzani Kirim Doa Langsung di Istana
-
Mensesneg Ungkap Garuda hingga Pertamina Berpotensi Dipimpin WNA
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
Terkini
-
Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....
-
Komnas Perempuan Soroti Implementasi Cuti Haid yang Masih Diskriminatif di Tempat Kerja
-
Siapa Pemilik Transmart? Ikut Didemo Santri Gara-Gara Trans7 Senggol Kiai
-
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Bungkam soal Kabar Jadi Justice Collaborator KPK
-
Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi
-
Komnas Perempuan: Hak Maternitas Pekerja Perempuan Adalah Hak Dasar, Bukan Fasilitas Opsional
-
Bukan dari Nadiem! Kejagung Ungkap Asal Uang Rp10 Miliar Korupsi Chromebook yang Dikembalikan
-
Ammar Zoni Ditantang Ajukan JC, Perannya Bisa Bongkar Bandar Narkoba Kakap Kalangan Artis?
-
Immanuel Ebenezer Noel Gigit Jari! KPK Perpanjang Penahanan untuk Kedua Kalinya
-
Koalisi Sipil Desak Menag Minta Maaf Soal Pernyataan Kekerasan Seksual di Ponpes Terlalu Dibesarkan