Mengapa Aktivis Desak Jepang dan Korea Hentikan Impor Wood Pellet dari Indonesia?

Suara.com - Hutan Indonesia kembali menjadi korban dalam perebutan sumber energi dunia. Ketika negara-negara maju berlomba mencapai target net-zero emission, mereka justru membuka jalan baru bagi bentuk kolonialisme iklim: mengubah hutan tropis menjadi bahan bakar.

Di balik label “energi hijau”, permintaan impor wood pellet atau pelet kayu oleh Jepang dan Korea Selatan justru mempercepat deforestasi dan memperparah krisis iklim di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, kedua negara tersebut menjadi pembeli utama wood pellet dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Padahal, biomassa ini seringkali berasal dari penebangan hutan alam, bukan hasil rehabilitasi.

Akibatnya, jutaan hektar hutan yang seharusnya menyerap karbon justru menjadi sumber emisi baru.

“Hutan Indonesia bukan bahan bakar kalian, wahai warga Jepang dan Korea.Setop impor wood pellet dari Indonesia dan hentikan pengrusakan hutan di negara Indonesia,” tegas Tsabit Khairul Auni, Koordinator Aksi Forest Watch Indonesia (FWI), dalam aksi damai di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta (20/10).

Selain merusak lingkungan, praktik impor wood pellet ini juga melanggar prinsip keadilan iklim. Ketika Jepang dan Korea menghitung emisinya nol, negara produsen seperti Indonesia menanggung beban deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Investigasi FWI menunjukkan lebih dari 80 persen wood pellet diekspor dari hasil deforestasi hutan alam.

Menjawab situasi tersebut, para aktivis dari berbagai organisasi lingkungan menggelar aksi serentak di depan Kedubes Jepang dan Korea Selatan, bersamaan dengan peringatan International Day of Action on Biomass.

Mereka menuntut agar pemerintah kedua negara menghentikan impor wood pellet dari Indonesia, mencabut subsidi energi berbasis biomassa, serta mendorong transisi energi yang benar-benar bersih dan berkeadilan.

“Kami menuntut agar kedua negara segera menghentikan praktik ini dan beralih pada energi terbarukan yang benar-benar bersih, meninggalkan batu bara dan tidak merusak ekosistem di belahan bumi manapun,” tegas Satrio Manggala dari Biomass Action Network.

Seruan ini menjadi pengingat bahwa tanpa keadilan bagi hutan, transisi energi hanya akan menjadi wajah baru dari eksploitasi global.