- Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menemukan sejumlah kejanggalan dalam RAPBD DKI 2026, terutama pada anggaran Dinas Kesehatan.
- Sekretaris Komisi E, Justin Adrian Untayana, menyoroti rencana pembelian lampu operasi seharga Rp1,4 miliar dan laptop Rp43 juta yang dinilai tidak masuk akal dibanding harga pasaran.
- PSI menilai pengadaan tersebut tidak efisien dan perlu ditinjau ulang, apalagi Dinkes baru saja membeli ribuan laptop pada tahun sebelumnya.
Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menemukan sejumlah anggaran janggal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2026.
Temuan itu mencakup rencana pembelian lampu operasi seharga miliaran rupiah dan komputer berspesifikasi tinggi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyebut anggaran pembelian alat kesehatan itu tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga pasaran.
Ia menyebut, harga yang tercantum jauh lebih tinggi dari harga di portal resmi pengadaan pemerintah, INAPROC.
“Ini Dinas Kesehatan mau beli lampu operasi dengan anggaran 1 unitnya Rp1,4 miliar. Tetapi kalau kita cek sendiri di INAPROC, itu harga tertingginya cuman Rp677 juta dengan spek yang sama,” ujar Justin dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Justin menilai, rencana pengadaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang ketat akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, setiap belanja daerah seharusnya dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan prioritas.
Selain lampu operasi, Justin juga menemukan kejanggalan lain terkait rencana pembelian laptop dan personal computer (PC) oleh Dinkes dengan harga yang tak wajar. Ia membandingkan harga itu dengan perangkat komputer kelas gaming.
“Selanjutnya, anggaran yang bisa kita sorot juga itu penganggaran laptop dan PC. Ini PC-nya dianggarkan Rp55 juta per satuan, kalau laptopnya Rp43 juta. Ini laptopnya bisa beli laptop gaming sebenarnya, merek Alienware,” katanya.
Baca Juga: PSI Klaim 5 hingga 7 Tokoh Besar Akan Bergabung, Termasuk 'Bapak J' sebagai Ketua Dewan Pembina
Ia menambahkan, pembelian perangkat dengan harga setinggi itu tidak memiliki urgensi yang jelas, terlebih Dinkes baru saja melakukan pengadaan besar di tahun anggaran sebelumnya.
“Saya juga harus ingatkan bahwa di 2025 ini, Dinkes sudah belanja ribuan laptop. 1.599 unit laptop itu sudah dibeli di tahun 2025 ini,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 10 Lipstik Paling Laris di Shopee Indonesia, Brand Lokal Mendominasi
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Sumut Darurat Agraria: 450 Konflik Mandek, 1,8 Juta Jiwa Terdampak Bencana Sepanjang 2025
-
Roy Suryo Siap Laporkan Balik Eggi Sudjana, Sebut Ada Strategi Adu Domba 'Otoritas Solo'
-
Heboh Kota Tua Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK, Begini Penjelasan Pihak Pengelola
-
Batal Lanjutkan RJ, Penghentian Kasus Hogi Minaya Tinggal Tunggu Surat Kejari Sleman
-
Nyaris Seluruh Faskes di Daerah Bencana Sumatera Berfungsi Normal
-
Buka Pelatihan Komunikasi Sosial, Kapolda Metro Jaya: Polisi Jangan Sakiti Hati Masyarakat!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik