- Kebijakan itu tidak seharusnya langsung diterapkan secara nasional tanpa mempertimbangkan kapasitas dan relevansi di sekolah.
- Menurutnya sistem pendidikan saat ini sudah cukup padat, sementara ruang belajar siswa tidak bisa terus diperluas.
- Ina mengingatkan bahwa prinsip dasar Kurikulum Merdeka yang dijalankan saat ini seharusnya bersifat interdisipliner, bukan linier.
Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan bahasa Portugis sebagai salah satu pelajaran di sekolah dinilai lebih bersifat politis ketimbang kebutuhan riil pendidikan nasional.
Terlebih kebijakan itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10) kemarin.
Pakar pendidikan Ina Liem mengatakan, kebijakan itu tidak seharusnya langsung diterapkan secara nasional tanpa mempertimbangkan kapasitas dan relevansi di sekolah.
"Omongan itu keluar hanya untuk menjalin relasi dengan negara lain. Tapi kan tidak harus kemudian dipraktikan lagi secara nasional," kata Ina kepada Suara.com, Jumat (24/10/2025).
Ia menyoroti bahwa sistem pendidikan saat ini sudah cukup padat, sementara ruang belajar siswa tidak bisa terus diperluas.
Menurutnya, menambah mata pelajaran baru justru akan menambah beban siswa dan berisiko mengganggu keseimbangan waktu belajar mereka.
Ina mengingatkan bahwa prinsip dasar Kurikulum Merdeka yang dijalankan saat ini seharusnya bersifat interdisipliner, bukan linier. Artinya, pembelajaran di sekolah tidak harus menambah jumlah mata pelajaran setiap kali muncul isu baru di tingkat global.
"Bukan berarti sekarang lagi eranya AI, eranya coding, semua ditambahkan sebagai mata pelajaran. Lama-lama anak-anak dapat 50 mata pelajaran," kritiknya.
Ia mengungkapkan kalau saat ini bahkan sudah ada sekolah yang memberikan hingga 21 mata pelajaran, jumlah yang menurutnya tidak masuk akal untuk usia pelajar.
Baca Juga: Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
"Ada sekolah yang sudah punya 21 mata pelajaran, itu sudah tidak masuk akal. Padahal anak-anak waktunya sama dengan kita orang dewasa, 24 jam. Dan mereka butuh tidur 8 jam. Mau ditambahkan, disumpelin mata pelajaran lagi ya tidak memungkinkan," pungkasnya.
Sebelumnya, kebijakan itu disampaikan langsung oleh Prabowo saat konferensi pers bersama Presiden Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Kebijakan tersebut disambut langsung dengan apresiasi oleh Presiden Lula, yang secara spontan bertepuk tangan saat Prabowo kembali menegaskan komitmennya dalam sesi pernyataan pers bersama.
"Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Kita ingin hubungan ini lebih baik," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, bahasa Portugis kini akan sejajar dengan bahasa asing lain yang telah lebih dulu menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan nasional.
"Selain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, kini bahasa Portugis dan Spanyol menjadi bahasa prioritas bagi kita," rincinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Mencekam! Saksi Ungkap Detik-detik 2 PRT Terkapar di Benhil: Bawa Tas Pakaian dan Sabun Mandi
-
Media Arab Bongkar Tentara Israel Menjarah Rumah-rumah di Lebanon dalam Skala Besar
-
KPK Klaim Punya Wewenang untuk Usulkan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
-
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI: Bahas Strategi Pertahanan dan Izin Lintas Udara
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Iran Tegaskan Persatuan Nasional di Tengah Ketegangan dengan Amerika Serikat
-
Harga LPG 12 Kg Melejit, Pemprov DKI Pantau Inflasi dan Wanti-wanti Tak 'Panic Buying'!
-
Satu Komando Lawan Agresi: Balasan Menohok Iran atas Retorika Pecah Belah Donald Trump
-
Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026
-
KPAI Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Manis, Soroti Dampak Industri ke Anak