Prabowo Wacanakan Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, DPR Langsung 'Todong' Syarat: Uji Coba di NTT

Suara.com - Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum sekolah nasional mendapat respons cepat dari parlemen.

Komisi X DPR RI, melalui ketuanya, Hetifah Sjaifudian, memberikan lampu hijau namun dengan syarat krusial: program tersebut harus diujicobakan terlebih dahulu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Usulan ini bukan tanpa alasan. Hetifah menyoroti bahwa NTT memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya yang kental dengan negara-negara berbahasa Portugis.

Selain itu, posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, negara yang juga menggunakan bahasa Portugis, menjadi nilai tambah yang strategis.

"Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat," kata Hetifah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Meski menyambut baik upaya pemerintah untuk memperkaya kompetensi bahasa asing siswa, Komisi X menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh gegabah.

Menurut Hetifah, pemerintah perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis memiliki landasan yang kuat dan jelas.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Pendidikan untuk segera melakukan kajian mendalam terkait potensi kerja sama dengan negara-negara Lusophone (berbahasa Portugis) seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.

Baca Juga: Prabowo Ajukan Wacana Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah, Begini Respon DPR

Kajian ini diharapkan bisa menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif dengan karakter dan kebutuhan unik setiap daerah.

Namun, di tengah antusiasme tersebut, Hetifah juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap dampak implementasinya pada kurikulum yang sudah dianggap padat.

Ia khawatir penambahan mata pelajaran baru akan membebani siswa jika tidak direncanakan dengan matang.

"Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa," katanya.

Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara tegas menyatakan niatnya untuk mendekatkan hubungan kedua negara melalui jalur pendidikan bahasa.