- Herman mengatakan sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN.
- Menurutnya kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.
- Jokowi sebelumnya mengatakan proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan dan bukan sekadar proyek komersial pencari laba.
Menurutnya, kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.
"Kalau investasi sosial lantas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian KCIC dan konsosrsium BUMN?," kata Herman saat dihubungi Suara.com, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan, bahwa sejak awal Whoosh dibangun untuk bisnis dan dikelola oleh BUMN.
"Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah," katanya.
Saat ditanya apakah yang disampaikan Jokowi tidak tepat, Herman enggan menjawab.
Namun ketika ditanya soal apakah DPR terlebih Komisi VI akan memanggil Jokowi untuk meminta keterangan soal Whoosh, Herman menjawab jika Komisi VI akan fokus terhadap BPI Danantara.
"Komisi VI akan membicarakan solusi (masalah Whoosh) dengan Danantara," pungkasnya.
Respons Jokowi
Baca Juga: Eks Jubir Gus Dur Sentil Kejagung: Prestasi Rp13 T Jadi Lelucon, Loyalis Jokowi Tak Tersentuh?
Sebelumnya, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba.
"Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.
Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial.
"Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa," ujarnya.
Berita Terkait
-
Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Korupsi Whoosh Memanas, Ketua KPK Soal Saksi: Masih Kami Telaah Dulu
-
Eks Jubir Gus Dur Sentil Kejagung: Prestasi Rp13 T Jadi Lelucon, Loyalis Jokowi Tak Tersentuh?
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur
-
Cair Secepat Mungkin! Jasa Raharja Siapkan Rp50 Juta bagi Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran