- Herman mengatakan sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN.
- Menurutnya kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.
- Jokowi sebelumnya mengatakan proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan dan bukan sekadar proyek komersial pencari laba.
Menurutnya, kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.
"Kalau investasi sosial lantas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian KCIC dan konsosrsium BUMN?," kata Herman saat dihubungi Suara.com, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan, bahwa sejak awal Whoosh dibangun untuk bisnis dan dikelola oleh BUMN.
"Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah," katanya.
Saat ditanya apakah yang disampaikan Jokowi tidak tepat, Herman enggan menjawab.
Namun ketika ditanya soal apakah DPR terlebih Komisi VI akan memanggil Jokowi untuk meminta keterangan soal Whoosh, Herman menjawab jika Komisi VI akan fokus terhadap BPI Danantara.
"Komisi VI akan membicarakan solusi (masalah Whoosh) dengan Danantara," pungkasnya.
Respons Jokowi
Baca Juga: Eks Jubir Gus Dur Sentil Kejagung: Prestasi Rp13 T Jadi Lelucon, Loyalis Jokowi Tak Tersentuh?
Sebelumnya, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba.
"Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.
Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial.
"Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa," ujarnya.
Berita Terkait
-
Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Korupsi Whoosh Memanas, Ketua KPK Soal Saksi: Masih Kami Telaah Dulu
-
Eks Jubir Gus Dur Sentil Kejagung: Prestasi Rp13 T Jadi Lelucon, Loyalis Jokowi Tak Tersentuh?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
-
IHSG 'Kebakaran' Imbas Kabar MSCI, Saham-saham Idola Pasar Mendadak ARB!
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
Terkini
-
Ketua KPK Setyo Budiyanto: 1.916 Laporan Gratifikasi Masuk, Kuantitas Naik tapi Nilai Menurun
-
Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri di Sleman, KemenPPPA Soroti Trauma Korban
-
Amukan Badai Salju di New York: 10 Nyawa Melayang, Kota Berstatus Kode Biru
-
Bisa Jadi Pintu Masuk Reshuffle, Kursi Kosong Wamenkeu Bikin Panas Dingin Menteri Lain
-
Ketua KPK Paparkan Statistik Korupsi 2025 di DPR: 116 Perkara Disidik dan 11 Kali OTT
-
Ketua KPK Paparkan Capaian Penyelamatan Aset di Hadapan DPR: Rp1,5 Triliun Kembali ke Kas Negara
-
Diplomasi atau Kompromi: Membaca Kursi Panas Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
-
Indonesia Diminta Tiru Thailand Dalam Antisipasi Virus Nipah
-
Tragedi Malam Berdarah di Blitar, Menantu Habisi Mertua Usai Dicaci Maki dan Diancam Pakai Gergaji
-
5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN